China Perketat Aturan Ekspor Drone Sipil untuk Cegah Penggunaan Militer mulai September

JAKARTA - Otoritas China pada Hari Rabu memperketat langkah-langkah pengendalian ekspor drone, mewajibkan eksportir untuk mendapatkan persetujuan ekspor drone dan suku cadang tertentu, melarang ekspor semua drone sipil yang ditujukan untuk keperluan militer.

Dalam pengumuman bersama tiga kementerian, Kementerian Perdagangan (MOFCOM) mengatakan, langkah untuk menyesuaikan langkah-langkah pengendalian ekspor pada pesawat nirawak dan barang-barang terkait tertentu ditujukan untuk menjaga keamanan nasional.

Pesawat nirawak yang memiliki mesin dengan daya kontinu maksimum lebih dari 16 kilowatt, serta laser, pencitraan inframerah, radar dan peralatan radio yang memenuhi spesifikasi tertentu, harus mendapatkan persetujuan dari otoritas sebelum dapat diekspor, demikian bunyi pemberitahuan tersebut, melansir Global Times 31 Juli.

Untuk semua kendaraan udara nirawak yang tidak termasuk dalam daftar pengendalian ekspor atau yang tidak tunduk pada pengendalian sementara, eksportir akan dilarang menjual ke luar negeri jika mereka mengetahui bahwa pesawat nirawak ini akan digunakan untuk proliferasi senjata pemusnah massal, kegiatan teroris, atau keperluan militer, kata pemberitahuan tersebut.

Langkah-langkah pengendalian ekspor itu akan berlaku pada 1 September 2024, menurut pemberitahuan yang dikeluarkan bersama oleh MOFCOM, Administrasi Umum Bea Cukai, dan Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat Tiongkok.

Penyesuaian tersebut dilakukan satu tahun setelah Tiongkok mengumumkan langkah-langkah pengendalian ekspor pada drone tertentu pada Juli 2023.

MOFCOM mengatakan pada Hari Rabu, Negeri Tirai Bambu telah memberi tahu negara-negara dan wilayah terkait tentang penyesuaian tersebut, merupakan praktik internasional untuk memberlakukan pengendalian ekspor pada drone berperforma tinggi yang memiliki atribut militer tertentu.

Kementerian menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir teknologi drone telah berkembang pesat, skenario penerapannya terus meluas, serta risiko beberapa drone sipil berstandar tinggi dan berkinerja tinggi dialihkan untuk penggunaan militer terus meningkat.

"Sebagai produsen dan eksportir drone utama, Tiongkok telah memutuskan untuk memperluas pengendalian ekspor drone secara moderat berdasarkan evaluasi dan demonstrasi menyeluruh, dan ini tidak menargetkan negara atau wilayah tertentu," kata MOFCOM.

Pemerintah Tiongkok dengan tegas mendukung perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam perdagangan internasional dan kerja sama pesawat tanpa awak di bidang sipil, menentang penggunaan pesawat tanpa awak sipil secara ilegal untuk tujuan-tujuan non-damai, menentang seringnya penggunaan pesawat tanpa awak sebagai alasan oleh masing-masing negara untuk menjatuhkan sanksi-sanksi ilegal terhadap perusahaan-perusahaan dan perorangan Tiongkok, kata kementerian tersebut.