Mudik Lebaran Dilarang atau Dibolehkan? Satgas COVID: Sabar

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku tidak melarang pelaksanaan mudik lebaran pada tahun ini. Namun, ternyata itu belum menjawab akankah mudik dibolehkan pada tahun ini.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta masyarakat untuk sabar menunggu keputusan pemerintah. Sebab, keputusan ini mesti dibahas oleh sejumlah kementerian.

"Kita harus bersabar.Dalam waktu tidak lama, Bapak Menko Perekonomian (Airlangga Hartato) selaku Ketua KCP-PEN akan memimpin rapat, sehingga keputusan mudik itu akan jadi dasar kita semua," kata Doni dalam dalam konferensi pers virtual di Youtube PerekonomianRI, Jumat, 19 Maret.

Doni menyebut, keputusan terkait mudik di hari raya perlu berbagai pertimbangan. Sebab, berdasarkan pengalaman libur panjang beberapa kali sebelumnya, kasus COVID-19 selalu meningkat.

Oleh sebab itu, setiap libur panjang, pemerintah selalu melarang ASN, pegawai BUMN, TNI, dan Polri untuk pergi ke luar kota. Pada pegawai swasta, pemerintah sekadar mengimbau untuk tidak melakukan perjalanan.

"Kami harap pimpinan perusahaan ingatkan karyawannya bersabar. COVID-19 belum berakhir. Angka kasus aktif turun sembuh meningkat, BOR yang rata-rata di bawah 50 persen hanya ada beberapa provinsi saja, di atas itu di bawah 70 persen," ungkap Doni.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat bijak dalam melakukan perjalanan.

Sebab, jika banyak warga yang melakukan perjalanan demi pulang ke kampung halaman akan meningkatkan risiko penularan COVID-19.

"Prinsipnya, dilarang atau tidaknya mudik, saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," kata Wiku.

Lagipula, menurut Wiku, sampai saat ini belum ada keputusan resmi terkait boleh atau tidaknya masyarakat melakukan mudik semasa bulan Ramadan dan Idulfitri tahun ini.

"Sejauh ini untuk kebijakan terkait mudik lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujarnya.