PADANG - Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dugaan penyimpangan dana COVID-19 dari Koalisi Masyarakat Antikorupsi Sumbar. KPK tengah mempelajari kasus itu masuk kewenangannya.
“Laporan sudah ada. Tentu kita pelajari dulu apakah ini tindak pidana korupsi dan masuk kewenangan KPK atau tidak,” kata Nurul Ghufron dikutip Antara, Kamis, 18 Maret.
KPK menyatakan bila kasus ini masuk ranah korupsi namun bukan wewenang KPK, kasusnya akan ditangani kepolisian atau kejaksaan.
Sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Anwarudin Sulistiyono menyebut saat ini proses pemeriksaan dilakukan Polda Sumbar.
"Ini sudah mulai dimintai keterangan di Polda, jadi kita menunggu karena kita ada nota kesepakatan bersama instansi mana yang sudah menggelar dahulu itulah yang kita ikuti. Tetapi kita memantau,” katanya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Rizieq Shihab Tetap Menolak Sidang, Hakim Putuskan Sidang Ditunda Jumat
16 Maret 2021, 15:47 -
| BERITA
Ketua DPRD: Pembelian Lahan Rumah DP Rp0 di Munjul Keputusan Anies Baswedan
18 Maret 2021, 19:24 -
| BERITA
Setelah Vaksinasi Massal Guru, Jokowi Akan Uji Coba Belajar Tatap Muka
18 Maret 2021, 19:19
Sebelumnya BPK menemukan indikasi pemahalan harga pada pembelian hand sanitizer terkait penanganan COVID-19 di Sumbar sebesar Rp4,9 miliar.
Temuan itu kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Sumbar dengan membentuk pansus.
Selain itu sejumlah organisasi kemasyarakatan serta perwakilan mahasiswa ikut mendorong agar kasus tersebut bisa diungkap hingga tuntas.
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan pemeriksaan yang dilakukan kepada Kalaksa dan Bendahara BPBD Sumbar sebagai saksi terkait kasus dugaan penyelewengan dana COVID-19 tersebut.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
