Bagikan:

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menegaskan penanganan kasus tidak melihat afiliasi politik. Pekerjaan yang dilakukan murni penegakan hukum.

“Bisa dipastikan dari kebijakan pimpinan kita tidak melihat atau mengaitkan pemanganan perkara di KPK dengan afiliasi politik tertentu,” kata Alexander kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni.

Alexander menyebut pernyataannya ini bukan baru sekali saja disampaikan. Anak buahnya diharuskan mengikuti perintah pimpinan.

“Itu bukan secara normatif juga, ini sudah berulang-ulang kali ya (disampaikan, red),” tegasnya.

“Sudah berulang kali kami sampaikan bahwa KPK dalam melakukan penanganan perkara korupsi tidak pernah pimpinan, ya, dari sisi kebijakan pimpinan tidak pernah menyinggung afiliasi politik para pihak yang kemudian menjadi tersangka atau sedang diperiksa,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri heran kadernya kerap menjadi target aparat hukum. Dia bahkan menyampaikan ini secara langsung ke Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona H. Laoly.

Hal ini diungkapkan Megawati dalam pidato acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.

"Pak Laoly ketawa, saya suka ngamuk ke dia loh , (anda) jadi menteri ngapain lho? Lah anak buah kita maunya ditarget melulu," kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli.

Salah satu kasus yang disorot Megawati adalah pemanggilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK sebagai saksi kasus Harun Masiku. PDIP merasa dikerjai oleh komisi antirasuah karena barang-barang pribadi kader dan stafnya disita

Megawati menegaskan KPK tak boleh menjalankan tugasnya dengan mengabaikan hak-hak warga negara. Megawati pun menekankan, KPK merupakan lembaga yang didirikan saat dirinya menjabat sebagai Presiden.

"KPK itu saya yang buat. Mana mungkin saya enggak tahu isi perutnya orang saya buat, gitu loh. MK saya yang buat. Bukan saya sombong. Tanya deh, siapa yang buat. Jadi saya tahu aturannya, seharusnya bagaimana, tidak boleh dimanipulasi," tutur Megawati.