JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut upaya pemberantasan korupsi tak hanya dilakukan lembaganya. Semua pihak tanpa terkecuali harusnya ikut berperan.
Hal ini disampaikan menanggapi pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang menyoroti kerja KPK. Dalam sebuah acara, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku pernah minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan KPK karena dianggap tak efektif.
"Sekali lagi, tentu saya kira tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Agustus.
Alexander mengatakan dirinya juga prihatin dengan pemberantasan korupsi yang belum maksimal. Sehingga, dia berharap semua pihak termasuk aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan Polri ikut berperan serta.
"Jangan hanya berharap kepada KPK," tegasnya.
"Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan kepolisian bersama-sama," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Megawati menyebut dirinya pernah minta langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK. Alasannya, dia prihatin praktik korupsi masih terjadi meski lembaga tersebut ada.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh, bubarkan KPK itu, Pak. Menurut saya enggak efektif'," katanya di The Tribata, Jakarta.
Ketua Umum PDIP itu mengaku tak masalah jika ada yang menganggap pernyataannya itu blak-blakan. Sebab, KPK adalah lembaga bentukan di era pemerintahannya.
"Ibu nih kalau ngomong ces pleng, lho saya yang membuatnya (KPK) kok," ujar Megawati dalam acara itu.
Pernyataan ini kemudian berpolemik. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bahkan sampai menyebut Megawati tak bermaksud apapun melainkan agar pemberantasan korupsi berjalan maksimal.
Hasto memastikan sudah mengklarifikasi langsung ke Megawati. “Sama sekali tidak benar, karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi,” tegas dalam keterangan tertulis.
Bahkan, Megawati disebut Hasto justru ingin KPK bersifat permanen. Sebab, lembaga ini tadinya hanya bersifat ad hoc atau dapat dibubarkan kapan saja.