Megawati soal UKT Mahal: Kurangi yang Namanya Bansos

JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti polemik uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi yang masih diwacanakan akan mengalami kenaikan.

Megawati menilai, semestinya pemerintah bisa menyiapkan anggaran khusus agar bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan hak pendidikannya.

Putri Presiden Soekarno itu pun mengusulkan agar pemerintah mengurang anggaran bansos yang dianggap berlebihan untuk dialokasikan ke sektor pendidikan.

Hal itu diungkapkan Megawati di pidato pengerahannya dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan pengurus DPP PDI-Perjuangan masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025.

"Kalau saya, sori, karena saya pernah Presiden, kalau untuk sekolah enggak ada duitnya, saya kurangi yang namanya Bansos. Enggak boleh? Boleh," kata Megawati di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 5 Juli.

Presiden ke-5 RI itu meminta agar pemerintah membicarakan kembali kepada DPR untuk menyiapkan postur anggarannya. Sehingga, pendidikan bisa dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Megawati juga meminta kepada seluruh kadernya yang duduk di DPR RI, untuk dapat memperjuangkan sistem pendidikan yang bebas biaya ke depan.

"Apa nggak bisa? Padahal kan harusnya untuk pendidikan itu, sekolah itu harus gratis. Jangan betul, betul, jalankan. Berani nggak jalankan? Jangan ngomong doang, lho kok pake heboh, saya tuh sampe pusing UKT," jelas Megawati.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung soal pola pembangunan semesta berencana. Ia meminta kepada Menteri Bappenas, Suharso Monoarfo untuk membedah kembali pola tersebut.

"Kalo ada yang jelek, dibuang, kalo ada yang mesti katakan mungkin tidak mengikuti zaman, peradaban, ya dimodifikasi. Tapi intinya itu luar biasa, menurut saya. Nah untuk apa sih? Menyiapkan manusia Indonesia agar berjiwa progresif, maju," tandasnya.