Tidak Harus Gratis, UKT Cermin Keadilan

JAKARTA - Dunia pendidikan modern mengenal sebuah istilah academic honesty, yang berarti kejujuran akademik. Kejujuran akademik merupakan salah satu aspek dari integritas akademik. Hal ini dijelaskan oleh seorang peneliti dari University of South Australia, Tracey Bretag yang mengatakan, integritas akademik tindakan yang dilakukan berdasarkan latar belakang kepercayaan, keadilan, menghargai, tanggung jawab, dan rendah hati.

Namun pada praktiknya, tak jarang ditemukan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran, tak terkecuali para tenaga pendidiknya. Institusi pendidikan yang sering kali menerapkan sistem pendidikan yang cenderung memaksa, dan sistem ini akan sangat berpengaruh pada mentalitas pemuda yang disebut-sebut sebagai generasi penerus bangsa. Sistem ini yang mendorong munculnya sifat ketidakjujuran pada pelajar.

Secara radikal, Rocky Gerung mengatakan bahwa ijazah hanya menandakan bahwa seseorang pernah bersekolah, bukan menandakan bahwa seseorang pernah berfikir. Artinya, sekolah tidak selalu menjadi tempat manusia berpikir, pun tidak juga menandakan bahwa manusia yang bersekolah itu terdidik. Kata-kata tersebut merupakan sindiran pedas bagi para manusia yang mengedepankan gelar tanpa isi (ilmu), yang akhirnya menjadi sebuah pertanda runtuhnya peradaban.

Ki Hadjar Dewantara mengatakan, “kemerdekaan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia, pendidikan adalah cara untuk mencapai atau memilikinya.”

Mengacu pada perkataan tersebut, pendidikan dapat diartikan sebagai jalan menuju kemerdekaan manusia dalam pengertian yang sangat luas. Mengantarkan manusia pada hidup yang lebih harmonis dengan dirinya, bangsanya, dan alamnya. Berdasarkan hal tersebut pula, pendidik manusia haruslah berangkat dari pengakuan potensi dan keistimewaan pada diri seorang pelajar.

Pendidikan Tinggi Itu Basis Pertahanan Peradaban Bangsa

Uang Kuliah Tunggal (UKT) seharusnya mencerminkan semangat dan memiliki akses yang luas di dunia pendidikan. Di mana biaya pendidikan terjangkau alias 'ramah rakyat'. Dan yang paling penting, presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto dapat memastikan UKT melukiskan keadilan untuk generasi muda Indonesia. meski tidak harus gratis.

Uang kuliah tunggal (UKT) bukan perhitungan bisnis. UKT tidak boleh menjadi model atau tameng dari negara untuk berbisnis dengan rakyatnya. UKT itu sudah sepantasnya memiliki komitmen untuk membela semua anak-anak yang berasal dari masyarakat biasa dan bermimpi bisa memperbaiki jalan nasibnya atau keluarganya.

UKT wajib berpihak kepada anak-anak muda yang ingin merasakan masuk dalam perguruan tinggi dan mempunyai cita-cita yang mulia memberikan kontribusi nyata bagi bangsanya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara, Anas Urbaningrum mengatakan posisi negara tidak boleh seperti korporasi yang mencari keuntungan dari konsumennya (baca : rakyat). Pernyataan Prabowo Subianto yang berani berkomitmen dan bersikap terhadap polemik UKT dinilai Anas sebagai angin segar dan memberikan harapan.

"Pak Prabowo Subianto menjelaskan komitmen dan sikapnya. Harusnya ini layak dinilai sebagai angin segar. Ada harapan. Sebelumnya bahkan berani berkomitmen (baca : janji politik) yang lebih manis lagi. Yakni : di kampus negeri kuliah gratis!," tulis Anas Urbaningrum dalam akun sosialnya medianya, yang diambil VOI, Minggu, 26 Mei.

Anas menuturkan jika mahasiswa di kampus negeri semuanya gratis, justru menjadi kurang adil juga. Apalagi, jika semua gratis, anggaran negara pasti jebol. "Pemerintah pasti tidak sanggup. Keluarga-keluarga yang cukup mampu tidak berharap dan tidak perlu dengan program kuliah gratis,"katanya.

Anas melanjutkan, istilah UKT yang sangat minim penting dielaborasi dan mendapatkan terjemah teknis. Menurut Anas, UKT itu tidak harus sangat minim juga namun cukup bagi para orang tua merasa negara itu hadir dan pemerintah membela.

"Yang diperlukan adalah UKT yang wajar. Andaikan pun terpaksa ada yang naik, hitungannya yang tidak bikin jantungan dan menakutkan,"kata Anas Urbaningrum.

Anas menyarankan kepada Prabowo untuk mulai menyicil janji dan komitmennya dari sekarang dengan cara mengajak Nadiem Makariem ketemu dan bicara visi bangsa ke depannya. Tujuannya jelas agar tidak ada lagi calon mahasiswa yang memilih balik badan dan mengubur mimpinya masuk kampus, gara-gara angka UKT yang mengerikan.

"Sebagai orang muda yang pintar, Pak Nadiem pasti bisa mencernanya dengan baik. Sekali lagi, tidak perlu gratis. Cukup UKT yang bisa mewakili kehadiran negara untuk menciptakan keadilan pendidikan,"kata Anas.

Anas menambahkan pendidikan tinggi adalah salah satu basis pertahanan peradaban bangsa dan tidak sulit memahami pengertian ini. "Biarkan anak-anak bangsa tetap sanggup memelihara mimpi indahnya ber-Indonesia dengan UKT yang ramah rakyat,"pungkasnya.

Mantan rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan juga turut bersuara dengan mengingatkan betapa pentingnya pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut Anies, pendidikan tinggi itu bisa meningkatkan status ekonomi dan sosial seseorang.

"Di Indonesia, pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Yang mendapatkan akses pendidikan tinggi, derajat kesempatan pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi," ujar Anies.

Dia juga berharap solusi atas persoalan UKT tak berpatok pada persentase kenaikan anggaran saja. Namun juga membahas hal mendasar seperti beban yang diambil oleh negara sehingga tidak ditanggung oleh keluarga.

"Persoalannya sederhana sekali. Biaya pendidikan tinggi mahal, kepada siapa itu dibebankan? kepada keluarga atau negara? Itu hal mendasarnya. Selama itu tidak dibereskan, kita hanya mendiskusikan persentase nggak akan pernah selesai. Kalau biaya itu dibebankan kepada keluarga, lebih besar daripada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah makmur," katanya.

DPR Minta PTN Diawasi

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyebut kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bukan hanya dialami mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). PTN Badan Layanan Usaha (BLU) juga mengalami kenaikan serupa.

Temuan itu diperoleh dari aduan mahasiswa soal kenaikan UKT yang dinilai tidak wajar beberapa waktu lalu.

“Semula kan, karena ini (UKT naik) asumsinya karena menjadi PTN BH, ternyata yang datang teman-teman, adik-adik, mahasiswa ini tidak hanya PTN BH, yang belum PTN BH pun UKT-nya naik,” kata Abdul Fikri, dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk ‘Nanti Kita Cerita Tentang UKT Hari Ini’, Sabtu (18/5/2024).

Abdul Fikri kaget saat mendengar jumlah kenaikan UKT yang bahkan mencapai tiga kali lipat daripada sebelumnya.

“Naiknya dari Rp2,5 juta menjadi Rp10 juta, dari Rp4 juta menjadi Rp14 juta, sekian juta, dan sebagainya, tiga kali lipat dan sebagainya,” ujarnya.

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Putra Nababan mengatakan jangan hanya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang jadi perhatian. Ia meminta uang pangkal atau Iuran Pembangunan Institusi (IPI) juga harus menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Uang pangkal atau IPI adalah biaya kuliah yang dibayar satu kali selama kuliah bagi mahasiswa baru yang diterima lewat jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN). Penerapan IPI memperhitungkan kemampuan orangtua Ia menyampaikan agar besaran IPI harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orangtua. Selain itu, penerapan UKT juga bisa diberikan ruang banding bagi calon mahasiswa baru (maba) yang tidak sanggup.

“Saya minta agar IPI harus dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan orangtua dari mahasiswa baru dalam membayar IPI mulai dari golongan 3 sampai golongan 8," kata dia, saat Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei.

Ia mengatakan PTN harus bisa menyediakan ruang untuk mengajukan banding UKT bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk bayar UKT di perguruan tinggi tersebut.

“PTN menurut saya perlu diawasi, serta harus bisa menyediakan ruang (untuk mengajukan) banding UKT bagi calon mahasiswa baru yang tidak sanggup untuk bayar UKT di perguruan tinggi tersebut," imbuh dia

Beban Pinjaman untuk Mahasiswa Jangan Dijadikan Solusi

Di tengah tingginya UKT tahun 2024, menyeruak satu solusi instan, yakni pinjaman pendidikan atau student loan. Pada Februari 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah membahas pengembangan student loan. Sebelumnya, pada 2018, Presiden Joko Widodo juga meminta perbankan untuk merancang sistem pinjaman mahasiswa.

Student loan adalah pinjaman pendidikan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh dana pendidikan. Ada dua jenis sistem pinjaman pendidikan yang lazim, yakni pinjaman hipotek dan pinjaman berbasis pendapatan.

Pinjaman hipotek adalah pinjaman yang memiliki jangka waktu pembayaran tetap. Pinjaman ini sering membebani pembayaran yang besar, terutama bagi mereka dengan pendapatan rendah, dan berisiko tinggi mengalami gagal bayar. Model pinjaman ini banyak digunakan di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Filipina, dan Thailand.

Sedangkan pinjaman berbasis pendapatan adalah model dimana peminjam dapat mulai melunasi pinjaman setelah pendapatan mereka mencapai jumlah tertentu. Dengan model ini, durasi pembayaran tidak ditetapkan dari awal, sehingga risiko gagal bayar bisa dikurangi. Model ini diterapkan di negara-negara seperti Australia, Swedia, Inggris, dan Jerman.

Namun, skema student loan ini mendapatkan kritik keras dari masyarakat yang khawatir hal tersebut justru akan semakin memberatkan. Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda berharap agar student loan menjadi solusi paling akhir dalam mengatasi mahalnya UKT.

Dia mengungkapkan, pemerintah harus mencari cara selain student loan untuk mengatasi mahalnya biaya UKT. Apalagi, anggaran pendidikan sangat besar yakni Rp665 triliun pada 2024. “Ini solusi yang paling akhir. Alokasi anggaran 20 persen itu setara Rp665 triliun, kalau sepenuhnya untuk fungsi pendidikan, saya kira skema student loan tidak dibutuhkan,” terangnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini menegaskan, pemerintah seharusnya mengefisienkan besarnya anggaran pendidikan agar biaya UKT bisa terjangkau sekaligus memberikan keringanan masyarakat dalam mengakses pendidikan tinggi

Dia merasa prihatin bahwa kondisi saat ini, justru biaya kuliah di PTN banyak yang lebih mahal daripada universitas swasta. Hal ini tentu tidak mencerminkan komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.