Pimpinan MPR Sambangi Ketum PAN Bahas Amandemen UUD 1945, Tapi Bukan Ubah Aturan Pilpres

JAKARTA - Pimpinan MPR  menyambangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam rangka silaturahmi kebangsaan di kantor DPP PAN, Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo meminta pandangan salah satunya mengenai amandemen UUD 1945. 

"Hari ini kedatangan kami tidak saja kita bertemu dengan Ketum PAN tapi juga ketemu dengan ketua MPR ke-15, saya ke-16 untuk mendapatkan berbagai pandangan, berbagai saran, yang rencananya memang akan kami dokumentasikan dalam dokumentasi kearifan yang akan kita serahkan nanti kepada pimpinan MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan baru yang akan datang," ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet) di kantor PAN, Jakarta, Rabu, 3 Juli. 

Kendati demikian, Bamsoet mengatakan diskusi bersama Ketum PAN tak membahas soal perubahan pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR. 

"Tadi disampaikan dalam diskusi yang cukup hangat, memang dalam situasi hari ini kita sama-sama prihatin bahwa demokrasi kita hari ini ternyata memang mahal sekali. Itu yang menjadi perhatian, tapi bukan berarti kita mengubah pilpres menjadi kembali ke MPR, itu pandangan dari Pak Zul," katanya. 

Bamsoet juga menyampaikan kepada Zulhas tentang aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Pertama, kaitannya dengan UUD 1945. 

"Pandangan yang pertama adalah yang menilai bahwa undang-undang dasar kita hari ini sudah cukup baik dan tidak perlu ada perubahan. Itu pandangan yang pertama atau aspirasi dari kelompok Fraksi PAN," ungkapnya. 

Kedua, perlunya GBHN. Menurut Bamsoet, Zulhas punya pandangan yang sama mengenai perlu rencana jangka panjang yang berkesinambungan. 

"Artinya kita butuh GBHN atau pokok-pokok hal negara untuk bangsa kita ke depan. Jadi satu kelompok yang kedua ini adalah menginginkan perubahan terbatas daripada undang-undang dasar dengan menambahkan dua pasal dan dua ayat untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara, ini aspirasi yang kedua," jelasnya. 

Ketiga, desakan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju kesempurnaan daripada UUD tersebut. Keempat kembali ke UUD hasil dekrit presiden Juli 1959. Kelima, desakan atau aspirasi kembali ke UUD yang asli 18 Agustus 1945.

"Nah dari persoalan-persoalan itu tadi kita sampaikan kepada Pak Zul, Pak Zul berpandangan bahwa Indonesia butuh pokok-pokok haluan negara. Kurang lebih begitu Pak Zul ya?," kata Waketum Golkar itu. 

Ketua MPR  Bambang Soesatyo alias Bamsoet hadir didampingi Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Amir Uskara, Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid, Wakil Ketua MPR Fraksi PAN Yandri Susanto, Wakil Ketua DPD RI Fadel Muhammad.

Sementara Ketum PAN Zulkifli Hasan didampingi Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta, Eko Patrio