Elite di Balik Layar Wacana Presiden 3 Periode dan Makna Ganda Pernyataan Jokowi 'Kita Harus Taat Konstitusi'

JAKARTA - Wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden 3 periode semakin menggema. Mulai dari usulan ketua umum partai politik, menteri, hingga masyarakat. 

Teranyar, dukungan 3 periode digelorakan lagi oleh para kepala desa. Bahkan, survei pun turut mencantumkan nama Jokowi menjadi capres padahal tidak bisa lagi maju pada Pilpres 2024 mendatang. 

Semakin maraknya dukungan presiden 3 periode, membuat pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menduga wacana tersebut merupakan hasil mobilisasi para elit. Menurutnya, berbagai elemen masyarakat diciptakan untuk menyuarakan presiden 3 periode.

Jamiluddin menilai, pernyataan berupa kebulatan tekad seperti itu akan terus digaungkan untuk menekan MPR agar melakukan amandemen UUD 1945. Kebulatan tekad itu dirancang seolah-olah murni kehendak masyarakat. 

"Para elite yang berada dibalik layar itu akan menggunakan suara kebulatan tekad itu sebagai dasar mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. MPR akan dikondisikan hingga tak berdaya sehingga tak ada dasar lagi bagi MPR menolak amandemen," ujar Jamiluddin dalam keterangannya kepada VOI, Jumat, 1 April. 

Menurut Jamiluddin, pola itu memang sudah dirancang lama. Dan tahun ini akan dimaksimalkan hingga tujuan amandemen UUD 1945 dapat terwujud. 

"Sebab, kalau tahun ini tidak berhasil, maka peluang amandemen konstitusi akan sulit terealisasi. Itu artinya, presiden tiga periode akan gagal," katanya. 

Jamiluddin lantas menyorot respons Presiden Jokowi yang terkesan berubah-ubah. Sebelumnya menolak keras, sekarang hanya menyatakan 'kita harus taat konstitusi'.

Menurut Jamiluddin, ajakan taat konstitusi itu bermakna ganda. Taat konstitusi bisa ditafsirkan yang berlaku saat ini. 

"Kalau ini tafsirnya, maka sudah tertutup untuk presiden 3 periode. Tetapi, taat konstitusi bisa juga ditafsirkan mengikuti setelah diamandemen. Kalau ini tafsirnya, maka pelaksanaan presiden tiga periode juga taat konstitusi," jelasnya. 

Karena itu, Jamiluddin melihat, pernyataan Jokowi memberi ruang kepada elit untuk terus mendesak MPR melakukan amandemen konstitusi. Para elit yang ada di belakang layar, kata dia, akan semakin intens memobilisasi masyarakat untuk mendesak MPR mengamandemen UUD 1945.

Jamiluddin menegaskan, upaya para elit itu harus dilawan oleh semua anak bangsa yang pro demokrasi. Anak bangsa harus merapatkan barisan menolak penundaan pemilu atau presiden 3 periode.

"Mereka pantas dilawan karena penghianat reformasi. Mereka ini tak pantas diberi kekuasaan lebih lama lagi karena akan menghalalkan semua cara. Negara dalam bahaya bila mereka terus berkuasa," tandasnya.