Kuasa Hukum Hasto Desak Dewas Segera Proses Laporan Pelanggaran Etik Penyidik KPK

JAKARTA - Kuasa Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendesak Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memproses laporan mereka terkait dugaan pelanggaran etik penyidik KPK.

Pelanggaran yang dilaporkan oleh tim Hasto berupa perampasan ponsel dan buku DPP PDI Perjuangan dari tangan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi. Hal ini terjadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

“Kita sedang menunggu dan kita berharap bahwa Dewas dapat segera memproses aduan kita,” kata Ronny ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Juni.

Ronny menyebut, belakangan tim hukum Hasto dan Kusnadi sudah menambah bukti baru. Hal itu terkait dengan surat tanda penerimaan alat bukti yang diubah tanggalnya menjadi 10 Juni 2024 serupa hari pemeriksaan.

Padahal, Ronny menyebut saat penyitaan ponsel Hasto dan Kusnadi serta buku PDIP, tanda terima tersebut tertulis 23 April 2024.

“Di sini kami melihat ada celah ketidakprofesionalan dari penyidik,” ungkap Ronny.

Penggeledahan dan penyitaan barang pribadi Hasto, menurut Ronny, dilakukan dengan cara menjebak. Sebab, saat Hasto menjalani pemeriksaan, seorang penyidik bernama Rossa Purbo Bekti menyebut bahwa Kusnadi dipanggil oleh Hasto.

Ternyata, Kusnadi dipanggil ke ruang penyidik yang berbeda dengan Hasto. Penyidik langsung menggeledah dan menyita barang-barang yang dibawa Kusnadi, termasuk handphone milik Hasto.

"Jadi kami mencari keadilan, tentunya kita tidak akan berhenti, kita akan melakukan upaya hukum yang lainnya. Kita tunggu dari teman-teman KPK. Kalau memang apa yang dirampas, yang disita, itu tidak ada kaitannya, tolong dong dibalikin," tegas Ronny.

Dalam kesempatan itu, Ronny yakin ada muatan politis atas pemeriksaan Hasto di KPK. Hal itu terindikasi dari momentum pemeriksaan yang dilakukan jelang memasuki Pilkada 2024, dan kasus Harun Masiku yang sudah lama semacam sengaja diungkit lagi.

“Di situ terlihat jelas bahwa ketika sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan maka isu Harun Masiku ini akan naik. Dan kalau kita lihat bulan April-Maret ini kita sedang menghadapi pilkada dan itu isu itu naik lagi,” kata Ronny.