Pesan di HUT Jakarta, Ketua DPRD: Jangan Sampai Gubernur Baru Tak Teruskan Ide Gubernur Lama  

JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberi pesan kepada kepala daerah saat hari ulang tahun (HUT) ke-497 Kota Jakarta. HUT Jakarta tahun ini merupakan peringatan HUT terakhir kali sebelum Jakarta melepaskan status Ibu Kota.

Pada HUT tahun ini, Jakarta juga akan mengalami pergantian kepemimpinan lewat Pilkada Serentak 2024. Sehingga, Prasetyo mengingatkan kepada gubernur Jakarta selanjutnya untuk melanjutkan pembangunan yang diprioritaskan pemimpin terdahulu.

"Program lama kita, contohnya kan seperti MRT sekarang sudah fase dua, nanti fase ketiga dari Jakbar ke Cakung. Ini harus diteruskan. Nah, ini jangan sampai gubernur baru nanti punya ide baru lagi dan enggak meneruskan ide yang lama," kata Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu, 22 Juni.

Mengapa hal ini perlu diingatkan? Prasetyo menjelaskan, selama dua periode menjabat sebagai Ketua DPRD DKI, ia meniliai saat ini Jakarta belum terbebas dari dua masalah klasik, yakni banjir dan macet.

Sementara, menurut dia, kerap terjadi ketidaksenambungan antara program pengendalian banjir gubernur yang tengah memimpin dengan gubernur sebelumnya.

"Banjir di zaman Jokowi, Ahok, Pak Jarot itu diteruskan sheetpile-nya, diturap terus sampai ke laut. Apakah pertanyaan Jakarta tidak banjir? Saya katakan, pasti masih banjir, tapi di situlah diminimalisir," urai Prasetyo.

"Sekarang kan pusing juga sebagai gubernur, ditanya masalah banjir, jawabannya juga pasti pusing. Tapi ya harus diteruskan dulu (program) pemimpin sebelumnya, diturap semua. Jadi pas ada masih ada banjir (setelah diturap), baru buatlah itu sumur resapan atau apalah bentuknya," tambah dia.

Selain itu, Prasetyo juga mengingatkan gubernur selanjutnya untuk mencermati alokasi anggaran yang menjadi prioritas.

Awalnya, pemerintah daerah harus mematuhi penganggaran mandatory spending untuk pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintah harus memilah anggaran yang lebih prioritas untuk dialokasikan.

"Enggak bisa semua SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dikasih. Karena kalau semua dikasih, akhirnya korupsi. Apa yang terjadi? Enggak sampai ide-idenya. nah, yang begitu-begitu harus kita hindari," tegasnya.