Menhub Tak Larang Mudik, Pimpinan DPD Minta Antisipasi Lonjakan COVID-19

JAKARTA - Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin merespons pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang tidak melarang masyarakat mudik lebaran 2021.

Sultan mengaku senang pemerintah memberikan izin untuk masyarakat agar dapat merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. 

"Hanya saja selain sukacita menyambut keputusan ini, ada juga kecemasan terhadap lonjakan kasus infeksi COVID-19 yang saya rasakan," ujar Sultan di Jakarta, Selasa 16 Maret.

Bukan tanpa alasan, kekhawatiran terhadap lonjakan kasus COVID-19 ini lanjut Sultan terkait evaluasi penanganan pandemi di Indonesia.

"Negara yang berhasil mengendalikan penyebaran COVID-19, selain maksimal dalam melaksanakan testing dan tracing adalah negara yang berhasil memantau pergerakan manusia, dan kita gagal dalam hal ini," tegasnya.

Selain masalah keterbatasan infrastruktur pendukung kesehatan, kata Sultan, kontur geografis Indonesia juga sangat kompleks. Ditambah lagi persoalan dengan jumlah penduduk Tanah Air yang besar dan tersebar merata di seluruh kepulauan.

"Tentu berdampak terhadap sulitnya pemerintah dalam melacak pola interaksi manusia," katanya.

Mantan wakil gubernur Bengkulu ini pun meminta semua akses pintu masuk perbatasan wilayah dijaga ketat dengan protokol kesehatan. Pemerintah, menurutnya, harus menyiapkan posko-posko di seluruh bandara, pelabuhan serta jalan-jalan di titik masuk arus mudik. 

Nantinya, posko tersebut juga mesti menyediakan alat tes untuk pencegahan dan sarana evakuasi dan rumah sakit di setiap daerah khusus untuk menangani kasus COVID-19.

"Pemerintah harus bekerja keras dan ekstra prima. Tantangan lebaran kali ini bukan hanya kemacetan arus mudik. Tapi bagaimana hiruk pikuk keramaian hari raya nanti pemerintah tetap bisa menekan laju pertumbuhan kasus Corona," jelas Sultan.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah mempersiapkan teknis secara detail untuk persoalan ini?," tanya senator Bengkulu itu.

Apabila tanpa ada persiapan yang matang dan dukungan sarana prasarana kesehatan yang memadai di seluruh daerah, Sultan memprediksi akan terjadi ledakan tambahan pasien COVID-19 di Indonesia. 

"Dan jika itu terjadi, maka pemerintah akan lebih kesulitan dalam mengendalikan penyebarannya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan, pihaknya tidak melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran, meskipun pandemi COVID-19 belum mereda.

"Terkait dengan mudik pada prinsipnya, Kemenhub tak melarang," ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Selasa, 16 Maret.

Tetapi kata dia, Kemenhub dan Gugus Tugas COVID-19, akan membuat mekanisme protokol kesehatan yang ketat terkait pelaksanaan mudik tahun ini.

"Kami akan berkoordinasi dengan gugus tugas, bahwa mekanisme mudik kita atur bersama dengan pengetatan dan melakukan tracing terhadap mereka yang melakukan mudik," sambung dia.