JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta para kepala daerah khususnya yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat bersinergi memberantas korupsi. Caranya dengan menerapkan tata kelola pemerintah yang mengedepankan upaya pencegahan korupsi.
Hal ini disampaikan Firli dalam Rapat Koordinasi Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Daerah yang berlangsung di Mason Pine Hotel, Bandung Barat.
"Saya mengajak seluruh bupati dan walikota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," kata Firli seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 16 Maret.
Selain itu, dia mengingatkan korupsi tak hanya merugikan keuangan maupun perekonomian negara. "Tapi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak rakyat," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Bantah Megawati Bertemu Moeldoko Bahas Demokrat, PDIP: Sesat Tanpa Bukti
15 Maret 2021, 15:32 -
| BERITA
Masih Proses, Demokrat versi KLB Sumut Lengkapi Dokumentasi ke KemenkumHAM
11 Maret 2021, 18:31
Masih dalam agenda tersebut, 27 kepala daerah dari Provinsi Jabar yang hadir juga menandatangi komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Ada lima bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini. Pertama implementasi pencegahan korupsi lewat pembangunan tata kelola pemerintah yang baik dan mencakup sejumlah area seperti perencanaan dan penganggaran APBD; pengadaan barang dan jasa; perizinan; pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP); manajemen aparatur sipil negara (ASN); optimalisasi pajak daerah; manajemen aset daerah; dan tata kelola keuangan.
Implementasi kedua melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) termasuk mengamankan BMD melalui sertifikasi, dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.
Berikutnya adalah mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah dalam upaya menggali potensi pajak daerah. Kemudian, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas.
Terakhir, melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.Peringatan terhadap para kepala daerah ini juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dia meminta anak buahnya yaitu Bupati dan Wali Kota terutama yang baru dilantik, berhati-hati dalam menjalankan pemerintahannya.
Apalagi, para kepala daerah yang baru dilantik harus melakukan penyesuaian terhadap jabatannya saat ini.
"Pertemuan kali ini penting, karena banyak kepala daerah baru, sehingga butuh penyesuaian atas sistem birokrasinya. Di samping itu, kepala daerah baru jangan terlena oleh posisi baru. Sesuai arahan KPK, kita juga harus fokus pada pencegahan korupsi. Harga termahal kepala daerah adalah political will. Pastikan rotasi atau mutasi pegawai obyektif. Jauhi praktik transaksional," ungkap Ridwan.
