JAKARTA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa pada Hari Kamis mengatakan, pihaknya siap memikul penuh tanggung jawab di Jalur Gaza usai gencatan senjata dan kesepakatan politik tercapai, mempersiapkan rencana rehabilitasi pascaperang yang komprehensif.
Itu disampaikan PM Mustafa di sela-sela pertemuan keenam Platform Investasi Uni Eropa-Palestina yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Negosiasi Lingkungan dan Perluasan Uni Eropa Gert Jan Koopman dan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa Gelsomina Vigliotti.
PM Mustafa menyatakan, pemerintahnya telah mulai melaksanakan program reformasi yang signifikan dan komprehensif.
"Kami telah melaksanakan serangkaian reformasi pertama dalam bulan pertama sejak pemerintah kami menjabat," katanya, dilansir dari WAFA 14 Juni.
"Kami akan melanjutkan serangkaian reformasi lainnya pada akhir tahun ini dan reformasi tambahan tahun depan. Atas nama Presiden dan pemerintah, kami menghargai dukungan berkelanjutan dari Uni Eropa," lanjut PM Mustafa.
"Kami menghargai langkah berani yang diambil oleh banyak negara anggota UE dalam mengakui Negara Palestina, dan kami berharap lebih banyak negara akan bergabung dalam upaya ini," tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri menyoroti tantangan utama yang dihadapi saat ini, termasuk agresi Israel di Gaza, pemotongan dan penahanan ilegal Israel atas pendapatan pajak Palestina, dan serangan penjajah terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
"Tindakan ini harus segera dihentikan," desaknya.
"Kami mengandalkan Uni Eropa dan mitra lainnya untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi guna memastikan kepatuhan Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani," ujarnya.
BACA JUGA:
PM Mustafa menekankan ketidakabsahan penahanan pendapatan pajak Palestina oleh Israel, yang dikumpulkan sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.
"Jika dana ini tidak ditransfer kepada kami, itu merupakan pelanggaran terhadap perjanjian ini," tegasnya.
"Kami berharap masyarakat internasional akan bertindak cepat untuk mengakhiri ini," pungkasnya.