JAKARTA - Perdana Menteri Viktor Orban menilai denda ratusan juta euro yang dijatuhkan Pengadilan Uni Eropa terhadap Hongaria terkait kebijakan migran sebagai hal yang tidak bisa diterima.
Pengadilan tinggi Uni Eropa pada Hari Kamis memutuskan, Hongaria harus membayar denda 200 juta euro (Rp3.506.512.246.000) karena tidak menerapkan perubahan pada kebijakannya dalam menangani migran dan pencari suaka di perbatasannya.
Dalam putusannya, Pengadilan Eropa mengatakan Hongaria telah gagal mengambil tindakan "untuk mematuhi putusan tahun 2020 sehubungan dengan hak pemohon perlindungan internasional untuk tetap berada di Hongaria, sambil menunggu keputusan akhir atas banding mereka terhadap penolakan permohonan mereka dan pengusiran warga negara ketiga yang tinggal secara ilegal".
Pemerintah Budapest yang sebelumnya menolak untuk melaksanakan putusan pengadilan tahun 2020, juga akan diminta untuk membayar denda harian sebesar satu juta euro hingga sepenuhnya menerapkan tindakan tersebut.
"Keputusan itu keterlaluan dan tidak dapat diterima," kata Perdana Menteri Viktor Orban dalam sebuah unggahan di Facebook, melansir Reuters 13 Juni.
Pemerintah PM Orban berpendapat, putusan tahun 2020 itu tidak relevan karena telah menutup apa yang disebut "zona transit" dan juga memperketat aturan untuk melarang pemohon suaka di masa mendatang.
Komisi Eropa mengajukan permohonan kedua ke pengadilan pada awal tahun 2022, dengan mengatakan Hongaria belum mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mematuhi putusan panel tahun 2020.
"Kegagalan tersebut, yang terdiri dari penghindaran secara sengaja terhadap penerapan kebijakan umum Uni Eropa secara keseluruhan, merupakan pelanggaran hukum Uni Eropa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat serius," bunyi putusan ECJ pada Hari Kamis.
BACA JUGA:
Berdasarkan undang-undang saat ini, orang hanya dapat mengajukan permintaan suaka di luar perbatasan Hongaria, di kedutaan besarnya di negara tetangga Serbia atau Ukraina. Mereka yang mencoba melintasi perbatasan secara rutin ditolak.
PM Orban, yang sering berselisih dengan komisi eksekutif UE mengenai berbagai masalah, mulai dari independensi peradilan Hungaria hingga pengiriman senjata ke Ukraina, berjanji pada tahun 2021 untuk "mempertahankan aturan yang ada (mengenai pencari suaka), bahkan jika pengadilan Eropa memerintahkan kami untuk mengubahnya".
