Bagikan:

JAKARTA - Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan pada Hari Rabu, Otoritas Palestina (PA) harus menjadi satu-satunya pemerintahan di Jalur Gaza pasca-perang, saat harapan untuk gencatan senjata dan pembebasan sandera semakin dekat.

Siapa yang akan menjalankan Gaza setelah perang tetap menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi, yang telah difokuskan pada gencatan senjata segera dan pertukaran sandera yang masih ditahan di daerah kantong itu dengan tahanan Palestina di penjara Israel.

Berbicara dalam konferensi di Norwegia, PM Mustafa mengatakan tekanan harus terus dilakukan untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan bagi lebih dari dua juta orang yang menghadapi krisis kemanusiaan yang parah setelah 15 bulan perang.

PM Mustafa menekankan, hanya Otoritas Palestina yang secara sah ditempatkan untuk mengambil alih pemerintahan di Jalur Gaza setelah pertempuran berakhir, tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara Palestina.

"Sementara kita menunggu gencatan senjata, penting untuk menekankan bahwa tidak akan dapat diterima jika ada entitas lain yang memerintah Jalur Gaza selain kepemimpinan Palestina yang sah dan pemerintahan negara Palestina," katanya dalam konferensi tersebut, melansir Reuters 15 Januari.

PM MUstafa mengatakan, pengakuan Norwegia tahun lalu atas Negara Palestina di bawah Otoritas Palestina merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang pada prinsipnya didukung oleh sebagian besar masyarakat internasional.

Diketahui, Israel telah menolak keterlibatan apa pun oleh Hamas, yang memerintah Gaza sebelum perang. Tetapi, Israel juga menentang keras pemerintahan Otoritas Palestina, badan yang dibentuk berdasarkan perjanjian perdamaian sementara Oslo tiga dekade lalu yang telah membatasi kekuasaan pemerintahan di Tepi Barat.

Pejabat Israel menuduh PA mendukung serangan terhadap Israel, mengatakan dukungan luas bagi Hamas di antara warga Palestina di luar Gaza, berarti Negara Palestina mana pun pasti akan diambil alih oleh kelompok Islamis tersebut.

PA, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, juga menghadapi pertentangan dari faksi saingannya Hamas, yang memaksa PA hengkang dari Gaza pada tahun 2007 setelah perang saudara singkat.