JAKARTA - Menteri Pertahanan Yoav Gallany tegas menolak pemerintahan militer Israel di Jalur Gaza pascaperang, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk memaparkan rencananya terkait pemerintahan sipil di wilayah kantong Palestina itu.
"Hari setelah Hamas, hanya akan tercapai jika entitas Palestina mengambil kendali atas Gaza, didampingi oleh aktor-aktor internasional, membangun pemerintahan alternatif terhadap pemerintahan Hamas," kata Menhan Gallant di markas besar militer Isrfael, melansir CNN 16 Mei.
"Saya menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil keputusan dan menyatakan Israel tidak akan melakukan kontrol sipil atas Jalur Gaza, bahwa Israel tidak akan membentuk pemerintahan militer di Jalur Gaza, dan bahwa pemerintahan alternatif selain Hamas di Jalur Gaza akan segera dibangkitkan," urainya.
Pernyataan Gallant muncul ketika pertanyaan serius mengenai strategi jangka panjang Israel di Gaza muncul baik di dalam maupun di luar Israel, setelah IDF kembali mengirim pasukannya ke wilayah utara Gaza yang telah ditariknya beberapa bulan lalu, untuk memerangi militan Hamas yang kembali ke wilayah tersebut.
Para pejabat militer Israel diam-diam telah memperingatkan, kurangnya strategi jangka panjang dalam pemerintahan pascaperang akan mengakibatkan pola serupa terulang di seluruh Gaza.
Desember lalu, PM Netanyahu mengatakan IDF harus mempertahankan kendali atas pelucutan senjata Jalur Gaza setelah perang, menolak gagasan pasukan internasional dapat bertanggung jawab atas keamanan di wilayah kantong Palestina tersebut.
"Sehari setelahnya (perang), Gaza harus dilucuti. Dan agar Gaza dapat dilucuti, hanya ada satu kekuatan yang dapat memastikan hal itu dan kekuatan itu adalah IDF," kata PM Netanyahu ketika itu.
BACA JUGA:
"Tidak ada kekuatan internasional yang bertanggung jawab atas hal itu," sambungnya.
Pada Bulan Januari, Menhan Gallant mengatakan Gaza harus diperintah oleh warga Palestina, setelah kelompok militan dihilangkan.
"Warga Palestina tinggal di Gaza dan oleh karena itu rakyat Palestina akan memerintah Gaza di masa depan. Otoritas pemerintahan di Gaza di masa depan harus muncul dari dalam Jalur Gaza, didasarkan pada aktor-aktor yang tidak bermusuhan dengan Negara Israel," jelasnya, seperti mengutip TASS.
