JAKARTA - Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh pada Hari Rabu menyalahkan Israel atas kebuntuan gencatan senjata di Gaza, menegaskan kembali sejumlah tuntutan-tuntutan penting.
"Mereka juga memperkenalkan amandemen terhadap proposal yang membuat perundingan menemui jalan buntu,” kata Haniyeh dalam pidatonya yang disiarkan televisi, melansir Reuters 16 Mei.
Pembicaraan gencatan senjata di Kairo terhenti bulan ini tanpa adanya kesepakatan, setelah sebelumnya kelompok militan Palestina mengatakan menyetujui proposal gencatan senjata dari mediator Qatar dan Mesir yang sebelumnya diterima Israel.
Israel membantah hal ini, dengan mengatakan proposal tiga fase disetujui oleh Hamas tidak dapat diterima karena persyaratannya telah dipermudah.
Lebih jauh Haniyeh mengatakan, kelompoknya bertekad untuk mengupayakan semua cara yang ada untuk mengakhiri perang di Gaza, membiarkan pintu terbuka untuk upaya mediasi lebih lanjut. Namun, ia tetap mempertahankan tuntutan mereka.
"Setiap upaya atau kesepakatan harus menjamin gencatan senjata permanen, penarikan menyeluruh dari seluruh Jalur Gaza, kesepakatan pertukaran tahanan yang nyata, pemulangan pengungsi, rekonstruksi, dan pencabutan blokade," urai Haniyeh.
Israel mengatakan pihaknya ingin mencapai kesepakatan tawanan untuk sandera, namun sejauh ini menolak komitmen apa pun untuk mengakhiri serangan militer di Gaza, yang dikatakan bertujuan untuk memusnahkan Hamas.
Haniyeh juga tegas menolak permukiman pascaperang di Gaza yang mengecualikan kelompok mereka.
BACA JUGA:
"Hamas ada untuk bertahan," tegasnya.
"Gerakan (Hamas) akan memutuskan, bersama dengan semua faksi nasional, pemerintahan Jalur Gaza setelah perang," jelas Haniyeh.
Israel mengatakan Hamas tidak dapat mengambil peran apa pun dalam pemerintahan Gaza setelah perang usai. Sementara Amerika Serikat mengatakan pihaknya ingin melihat Gaza dan Tepi Barat bersatu kembali di bawah Otoritas Palestina yang saat ini memiliki pemerintahan sendiri di Tepi Barat yang diduduki Israel.
