Calon Menhan AS Pilihan Donald Trump Gambarkan Korea Utara Sebagai 'Kekuatan Nuklir'

JAKARTA - Calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menggambarkan Korea Utara sebagai "kekuatan nuklir" yang mengancam stabilitas global, sekaligus menyoroti perlunya sekutu untuk meningkatkan "pembagian beban" dalam upaya mencapai apa yang disebutnya kemitraan "sehat".

Hegseth menyampaikan pernyataan tersebut dalam jawaban tertulis yang diserahkan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat menjelang sidang konfirmasinya pada Hari Selasa.

Presiden terpilih Donald Trump menominasikan Hegseth — mantan pembawa acara Fox News Channel dan veteran Angkatan Darat yang bertugas di Teluk Guantanamo, Irak, dan Afghanistan — pada Bulan November.

"Status DPRK sebagai kekuatan nuklir, fokusnya yang kuat pada peningkatan jangkauan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir, dan kemampuan sibernya yang terus berkembang, semuanya menimbulkan ancaman terhadap stabilitas di semenanjung Korea, di kawasan Indo-Pasifik, dan secara global," tulisnya, menggunakan singkatan nama resmi Republik Rakyat Demokratik Korea, melansir The Korea Times 15 Januari.

"Ancaman-ancaman tersebut menjadi perhatian khusus mengingat kedekatan DPRK dengan sekutu dekat AS yang menjadi pangkalan pasukan AS," tambahnya.

Hegseth mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara, Tiongkok dan Rusia telah "secara signifikan" memperluas dan memodernisasi kemampuan angkatan nuklir mereka.

"Peningkatan ini, yang mencakup kemajuan dalam hulu ledak, sistem peluncur dan sistem komando dan kontrol, menimbulkan ancaman yang semakin besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya," katanya.

Secara khusus, ia mencatat Pyongyang sedang memperluas persediaan nuklirnya dan meningkatkan miniaturisasi hulu ledak hingga sistem peluncur bergerak di jalan raya.

Ia menggarisbawahi pentingnya pertahanan rudal terhadap ancaman Korea Utara yang terus berkembang.

"Meningkatkan sistem pertahanan rudal, terutama untuk Tanah Air, akan menjadi penting untuk melawan ancaman DPRK, selain upaya untuk membendung pertumbuhan persenjataan nuklir dan rudalnya," jelasnya.

Lebih jauh, ia menunjukkan nilai strategis aliansi dan kemitraan, tetapi menyoroti perlunya peningkatan "pembagian beban" sekutu.

"Amerika Serikat mempertahankan sistem aliansi terkuat di dunia, dan pertahanan bersama kepentingan bersama kita dengan sekutu dan mitra kita menciptakan keuntungan strategis yang tak tertandingi," jelasnya.

"Peningkatan pengeluaran pertahanan sekutu dan mitra serta pembagian beban sangat penting untuk memastikan hubungan kita berat sebelah," urainya.

Pernyataannya tentang perlunya meningkatkan pembagian beban muncul saat spekulasi terus berlanjut, Trump dapat mencari negosiasi ulang kesepakatan pembagian biaya pertahanan tahun lalu dengan Korea Selatan, menuntut Seoul membayar lebih banyak untuk pemeliharaan Pasukan AS di Korea (USFK) yang berkekuatan 28.500 personel.

Meskipun Pyongyang diperkirakan memiliki persenjataan nuklir setelah enam kali uji coba nuklirnya sejak 2006, pejabat AS menolak untuk mengakui Korea Utara secara terbuka sebagai negara berkekuatan nuklir — status yang diinginkan rezim Pyongyang.

Penggambarannya tentang Korea Utara sebagai negara bersenjata nuklir mungkin mencerminkan kenyataan Pyongyang telah menamakan dirinya sebagai negara berkekuatan nuklir dalam Konstitusinya, mengadopsi doktrin nuklir, dan tidak menunjukkan keinginan untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Di sisi lain, mayoritas pejabat AS pada umumnya enggan untuk secara terbuka menyebut Pyongyang sebagai negara berkekuatan nuklir, karena dapat ditafsirkan sebagai penerimaan dan legitimasi.

Masih belum jelas apakah deskripsi Hegseth tentang Korea Utara dianut oleh Trump dan akan tercermin dalam pendekatan kebijakan pemerintahan yang akan datang.