Bagikan:

JAKARTA - Pejabat senior Gedung Putih mengatakan pada Hari Selasa, kebijakan Pemerintahan Presiden Joe Biden belum berubah, tidak mengakui Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir.

Itu disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby, menyusul pernyataan Pete Hegseth, calon menteri pertahanan pilihan Presiden terpilih Donald Trump yang menyebut Korut sebagai negara berkekuatan nuklir.

"Saya pikir kebijakan kami tentang hal itu belum berubah. Kami belum membuat pengakuan seperti itu," katanya dalam jumpa pers di Foreign Press Center di Washington, melansir The Korea Times 15 Januari.

"Saya tidak dapat berbicara tentang apa yang akan dikatakan oleh tim yang baru. Kami belum sampai pada pengakuan," tandasnya.

Kirby menegaskan kembali fokus pemerintahan yang akan berakhir pada upaya untuk duduk bersama Korea Utara "tanpa prasyarat", sambil berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan sekutu, termasuk Korea Selatan dan Jepang, untuk mengatasi ancaman Korea Utara.

"Kita dapat berasumsi bahwa mereka tidak bersedia (untuk terlibat dalam dialog). Jadi, mengingat provokasi mereka yang terus berlanjut, kami telah meningkatkan informasi, intelijen dan kemampuan militer kami di dan sekitar semenanjung," katanya.

"Begitulah cara Presiden (Joe Biden) menangani hal ini," tandasnya.

Kirby membela kebijakan mengenai Korea Utara yang dipilih Pemerintahan Presiden Biden yang ditandai dengan upaya penjangkauannya yang tidak berhasil kepada rezim Pyongyang.

"Saya tidak tahu seberapa banyak lagi yang dapat Anda lakukan selain memberi tahu rezim Kim bahwa Anda bersedia duduk tanpa prasyarat dan mulai berdiskusi," kata Kirby.

"Itu adalah posisi yang cukup berani yang Anda ambil di luar sana," tandasnya.

Sebelumnya, Pete Hegseth menggambarkan Korea Utara sebagai negara berkekuatan nuklir dalam jawaban tertulisnya yang diserahkan kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat, menjelang sidang konfirmasinya pada Hari Selasa.

Ketika ditanya tentang kemungkinan upaya Trump untuk melanjutkan dialog dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kirby mengatakan hal itu akan tergantung pada presiden yang akan datang.

Mengomentari kemungkinan Pyongyang terlibat dalam provokasi di sekitar hari pelantikan Trump Senin pekan depan, Kirby menolak untuk membagikan penilaian intelijen.

"Kami mengawasi ini dengan sangat cermat," katanya.