Mesir Bilang Perbatasan Rafah Tidak Bisa Dibuka Kembali, Kecuali Israel Pergi dari Sisi Gaza

JAKARTA - Penyeberangan perbatasan Rafah yang vital untuk pengiriman bantuan ke Gaza dari Mesir tidak dapat beroperasi lagi, kecuali Israel melepaskan kendali dan menyerahkannya kembali kepada warga Palestina di sisi Gaza, kata Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry pada Hari Senin.

"Sulit bagi penyeberangan Rafah untuk terus beroperasi tanpa Pemerintahan Palestina," kata Menlu Shoukry dalam konferensi pers dengan mitranya dari Spanyol di Madrid, melansir Reuters 3 Juni.

Bulan lalu, Israel merebut seluruh perbatasan Gaza dengan Mesir, termasuk penyeberangan tersebut, selama serangannya terhadap Hamas di Kota Rafah.

Penyeberangan tersebut juga merupakan satu-satunya jalur kehidupan ke dunia luar bagi 2,3 juta penduduk di wilayah yang dikepung Israel tersebut.

Menlu Shoukry mengatakan, perjanjian damai Mesir-Israel tahun 1979 tetap menjadi "dasar yang kokoh bagi keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, dengan setiap orang harus mempertimbangkan dan mengambil tindakan secara bertanggung jawab untuk menjaga perjanjian penting ini".

Komentar Menlu Mesir muncul di tengah meningkatnya ketegangan, setelah tewasnya seorang tentara Mesir minggu lalu dalam baku tembak dengan pasukan Israel yang menurut sumber keamanan Mesir melintasi garis batas sambil mengejar dan membunuh beberapa warga Palestina.

Dua sumber keamanan Mesir mengatakan pertemuan pada Hari Minggu antara pejabat AS, Mesir, dan Israel berlangsung positif meskipun tidak ada kesepakatan untuk membuka kembali penyeberangan tersebut.

Delegasi Mesir pada pertemuan tersebut mengatakan akan terbuka bagi pemantau Eropa di perbatasan untuk mengawasi operasinya oleh otoritas Palestina, jika otoritas Palestina setuju untuk melanjutkan pekerjaan.

Berdasarkan perjanjian damai mereka, Mesir dan Israel telah bekerja sama erat dalam masalah keamanan di sekitar perbatasan antara Israel, Semenanjung Sinai Mesir dan Gaza. Mereka bersama-sama menegakkan blokade Gaza setelah Hamas menguasai wilayah tersebut pada tahun 2007.

Menlu Shoukry juga meminta Hamas dan Israel untuk menerima proposal terkini untuk gencatan senjata Gaza yang diajukan oleh Presiden AS Joe Biden, mengatakan komentar awal Hamas bersifat positif.

"Kami sekarang menunggu tanggapan Israel," katanya.