Pemerintah Rancang EWS Berbasis Komunitas untuk Cegah Banjir Bandang di Sumbar

PADANG - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BMKG serta Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mulai merancang sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) berbasis komunitas dalam upaya mencegah banjir bandang di Sumatera Barat.

"Model EWS yang sedang dirancang oleh tim BMKG adalah sistem peringatan dini berbasis komunitas," kata Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang Suaidi Ahadi di Padang, dilansir dari Antara, Minggu, 26 Mei.

Rancangan sistem peringatan dini banjir bandang tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Jokowi dalam rangka percepatan penanganan darurat banjir lahar dingin atau galodo yang melanda Ranah Minang beberapa waktu lalu.

Berbagai evaluasi dilakukan untuk menyusun rancangan sistem peringatan dini yang efektif pada potensi bencana banjir lahar hujan atau galodo berdasarkan pada pengalaman bencana yang terjadi pada Sabtu, 11 Mei malam lalu.

"Saat ini BMKG mengusulkan penguatan dan monitoring terkait peringatan dini bencana banjir dan longsor yang ada di sekitar Gunung Marapi," kata Suaidi.

Konsepnya yang dirancang oleh BMKG ialah pemasangan alat monitoring sungai dengan menggunakan radar yang dapat memonitor tingkat ketinggian air sungai. Hal ini berdasarkan hasil pemantauan sungai di wilayah terdampak banjir bandang yang memiliki jenis sungai intermiten.

Jenis sungai tersebut bergantung pada musim yang sedang terjadi. Jika musim hujan maka debit air akan meningkat drastis namun saat musim kemarau air mengering. Sungai intermiten diketahui juga berfluktuasi ekstrem antara kedua musim.

Suaidi menjelaskan secara sederhana EWS akan mengonfirmasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dari cuaca dan getaran tanah. Apabila alarm EWS berbunyi, komunitas siaga bencana yang dimiliki Wali Nagari (kepala desa) di sekitar Gunung Marapi langsung berkoordinasi melakukan evakuasi mandiri.

Untuk mencegah berulangnya banjir lahar dingin yang dapat menimbulkan korban jiwa, BMKG mencatat setidaknya diperlukan pemasangan EWS di 23 titik yang tersebar di Kabupaten Agam, Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

"Harapannya jika 23 titik ini terpasang EWS maka akan selaras dengan terbangunnya komunitas peringatan dini, dan evakuasi dari nagari," kata dia.

Seiring dengan BMKG, saat ini tim BNPB sedang menyurvei lokasi titik pemasangan EWS. Survei dilakukan dengan menggunakan teknologi drone maupun lewat pemantauan areal dari udara menggunakan helikopter.

Usulan BMKG ini nantinya akan dibicarakan lebih detail bersama PVMBG termasuk mendengar dan mempertimbangkan usulan-usulan lain yang disampaikan oleh para akademisi. Sehingga perangkat EWS yang dibangun efektif sebagai kebutuhan informasi di tingkat masyarakat.