JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Abud Musa'ad disebut-sebut tidak pernah ada di kantor dan sering jalan-jalan ke luar negeri. Selain itu Musa'ad juga dinilai sengaja menunda pelantikan puluhan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Demikian hal ini disampaikan Pengamat politik dari Papua Barat Daya, Ortisan Kambu kepada VOI, Kamis, 23 Mei.
Pria yang biasa dipanggil dengan Kambu ini beralasan sebenarnya banyak pejabat yang sudah memenuhi syarat namun hingga kini ternyata belum juga dilantik. Kambu menyebutkan seharusnya jika dianggap memenuhi syarat, seminggu setelahnya langsung dilantik. Kambu menilai penundaan ini disengaja oleh pihak Pj Gubernur Mohammad Abud Musa’ad karena diduga akan mempengaruhi penyerapan anggaran.
"Tapi, saya pikir ini ada unsur kesengajaan untuk menunda pengangkatan. Sebenarnya beliau ini sudah tahu, jika eselon II sampai IV tidak dilantik akan mempengaruhi penyerapan anggaran, berpengaruh juga pada pelayanan masyarakat. Bagaimana masyarakat mendapat pelayanan baik, kalau eselon III dan IV tidak dilantik. Padahal mereka merupakan yang memegang program langsung kepada masyarakat," jelas Ortisan Kambu.
BACA JUGA:
Kambu menyebutkan Pj Gubernur Papua Barat Daya Musa’ad jarang sekali hadir di kantor gubernur di Papua dan seakan tidak pernah fokus dalam menyelesaikan pekerjaannya. Disebutkan Kambu, penjabat gubernur itu lebih sering berada di Jakarta atau di luar negeri.
"Beliau ini jarang di Papua, beliau lebih sering di Jakarta. Bahkan bisa satu bulan di Jakarta dan hanya satu minggu di Papua. Beliau lebih sering melakukan kerja-kerja ke luar negeri. Sekda yang baru dilantik, sudah ada di Amerika dan Eropa (bahkan sudah dua minggu ini). Seharusnya lantik dulu staf-staf yang di bawah agar program-program dapat berjalan,” ujarnya.
"Pak Gubernur tidak pernah ada di kantor, dia tidak mau berkantor di Gubernur. Untuk apa beliau jadi Pj kalau begitu. Beliau ini hanya jalan-jalan saja. Ini pemerintahan kerjaannya hanya jalan-jalan. Awalnya saya mendukung beliau, tapi sekarang tidak,” ucapnya.
Dengan semakin dekatnya pemilihan kepala daerah (Pilkada), Kambu khawatir dengan dampak penundaan pelantikan ini terhadap anggaran.
"Kita sebentar lagi sudah masuk Pilkada, bagaimana nanti penyerapan anggarannya? Jangan-jangan nanti alasannya uang anggaran sudah habis. Maksud kami, pelayanan masyarakat harus segera dijalankan, sementara Pilkada sudah ada lembaga yang mengurus pemilu,” ucapnya.
