Setia Dukung Prabowo 3 Periode, PAN Nilai Wajar Jika Dapat 5 Kursi Menteri

JAKARTA - Ketua DPP PAN, Saleh Daulay, menilai wajar jika partainya mendapat lebih dari 5 kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebab, PAN selalu setia mendukung Prabowo Subianto selama tiga kali Pilpres. 

Saleh awalnya mengomentari pernyataan Bima Aria yang menyebut PAN bakal dapat jatah 4 kursi menteri. Menurut dia, ucapan Bima adalah harapan kader. 

"Kalau doa jangan tanggung, jangan 4, kasih tahu 5, 6, itu yang masuk akal. Kalau di luar itu ya itu doa lah. Anggapannya dianggap doa, saya yakin lebih dari 4 justru. Ya kan, namanya doa," ujar Saleh, Selasa, 21 Mei.

Saleh optimistis PAN bakal mendapatkan lebih dari 4 kursi menteri di kabinet Prabowo, lantaran partai yang diketuai Zulkifli Hasan itu sudah 3 periode berturut-turut mendukung Prabowo Subianto maju sebagai capres.

"Selama ini kan PAN sudah 3 periode nih kita dukungnya Pak Prabowo. Kita 2 periode kosong loh nggak dapat apa-apa mendukung, kita berada di luar pemerintahan. Kemudian kita kan konsisten nih, paling loyal dengan Pak Prabowo, dan Pak Prabowo kemungkinan besar sangat memperhatikan hal hal seperti ini gitu," katanya.

Karena itu, Ketua Fraksi PAN DPR itu menilai wajar jika PAN dapat apresiasi dengan mendapat 5 kursi menteri. Yang salah, kata dia, jika ada parpol yang bukan pendukung tapi tiba-tiba meminta jatah 3 menteri. 

"Kalau kami dapat 5 itu menurut saya biasa, hal biasa, yang kurang tepat ya, bukan salah, yang kurang tepat itu yang tidak mendukung malah dapat 3. Kemarin dalam pilpres nggak ikut tiba-tiba dapat 3, itu kan nggak tepat, bener nggak?," katanya. 

"Atau misalnya ngotot lebih banyak dapat, itu nggak tepat. Kalau PAN itu memang sudah harus dapat mestinya dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia wajar kalau misalnya dapat, persoalannya apakah 4,5,6 diserahkan ke Pak Prabowo," lanjut Saleh. 

Kendati demikian, legislator Sumatera Utara itu menyatakan, PAN tidak akan mengintervensi Prabowo terkait penyusunan kabinet. 

"PAN tidak pernah menekan, intervensi soal itu, karena kami mengerti urusan struktur kabinet. Kemudian juga urusan berapa jumlah menteri masing-masing partai, itu adalah urusan hak prerogatif presiden," kata Saleh. 

"Kalau kami menekan, memaksa, angka dan seterusnya, berarti kami tidak berkomitmen menegakkan hak dan kedaulatan presiden sebagai presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif itu. Sebelum Prabowo menyebut angka maka semua isu yang ada di luar tidak benar," pungkasnya.