Vaksin Merah Putih Dipercepat, Izin Kedaruratan Ditargetkan ke Luar Juni 2022

JAKARTA - Kepala Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman Amin Soebandrio menargetkan Vaksin Merah Putih yang saat ini dikembangkan akan mendapat izin kedaruratan atau emergency use authoruzation (EUA) pada Juni 2022.

Amin menyebut, target ini dicapai setelah Eijkman melaksanakan uji klinik fase 1, 2, dan 3 Vaksin Merah Putih yang diselenggarakan mulai Maret 2022.

Selanjutnya, hasil uji klinis dibawa ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menerbitkan izin kedaruratan penggunaan vaksin produksi dalam negeri tersebut.

"Diharapkan pertengahan tahun 2022 itu sudah bisa menyelesaikan uji klinik fase 1, 2 dan sebagian 3 sehingga emergency use authorization bisa diperoleh di akhir Juni 2022," kata Amin dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI, Rabu, 10 Maret.

Amin menuturkan, target perolehan EUA ini lebih cepat dari jadwal yang diusulkan oleh PT Bio Farma. Eijkman melakukan akselarasi sejumlah transisi proses produksi Vaksin Merah Putih.

"Dari timeline yang diusulkan Bio Farma, diharapkan akan selesai atau mendapatkan EUA pada bulan November 2022. Kemudian kami melakukan upaya untuk bisa mempercepat, jadi tetap bulan Juni. Ada penghematan sekitar 3 sampai 4 bulan," ujar dia.

Sebagai informasi, vaksin Merah Putih memiliki progress yang berbeda-beda di lembaga penelitian. Uji coba vaksin dilakukan lewat kolaborasi lembaga riset, lembaga pemerintah nonkementerian, dan perguruan tinggi. Di antaranya LBM Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, ITB, Unair, dan UGM

Pengembangan vaksin Merah Putih dilakukan Lembaga Eijkman dan PT Biofarma (Persero). Vaksin ini diharapkan rampung pada November 2022. Pengembangan itu digagas oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmiyo mentebut saat ini pemerintah mencoba selangkah lebih maju untuk mempersiapkan percepatan pengadaan vaksin sampai ke konteks industrialnya.

Caranya, pemerintah mengajak pihak farmasi swasta untuk bekerja sama dalam mempercepat produksi. Tujuannya untukmenjamin produksi vaksin dalam jumlah besar.

"Saat ini telah dibuka peluang kerja sama dengan pihak industri swasta nasional. Baik untuk meningkatkan kapasitas produksi, memfasilitasi proses uji preklinis dan uji klinis, atau perluas target pasar," ujar Wiku.