Protes Kenaikan UKT Marak, PTN Diminta Berani Transparan

JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda meminta pihak perguruan tinggi negeri (PTN) bersikap transparan menyusul maraknya protes terhadap besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di sejumlah daerah.

“Pihak kampus harus berani menyampaikan secara terbuka unit cost penentu besaran UKT dan klasifikasi penentu golongan UKT mahasiswa kepada publik. Kemendikbud Ristek pun harus berani mem-vetto usulan besaran UKT yang diajukan PTN jika dinilai memberatkan mahasiswa,” ungkapnya, Minggu 5 Mei 2024.

Seperti diketahui, mahasiswa yang tergabung dalam Forum Advokasi Universitas Gajah Mada (UGM) melakukan aksi di Hari Pendidikan Nasional. Dalam aksi yang digelar Balairung UGM tersebut, mereka menyampaikan hasil jajak pendapat yang menyebut 70 persen mahasiswa UGM merasa keberatan membayar UKT. Selain itu, aksi serupa juga dilakukan mahasiswa Unsoed yang memprotes kenaikan UKT bagi mahasiswa baru.

Huda mengakui, PTN maupun Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memang berhak menaikkan UKT bagi mahasiswa. Meski demikian, ada ketentuan yang harus dipatuhi PTN maupun PTN-BH sebelum menetapkan kenaikan UKT mahasiswa.

“Ada indikator-indikator yang mempengaruhi besaran UKT seperti tingkat pendidikan, jenis bidang studi, lokasi kampus, hingga fasilitas penunjang pendidikan yang dibutuhkan. Namun di atas semua itu, penentuan UKT harus mempertimbangkan keterjangkauan biaya pendidikan masyarakat dari semua kalangan,” terangnya.

Politisi dari Fraksi PKB ini menyatakan, polemik UKT di Unsoed Purwokerto maupun di UGM menjadi bukti jika biaya pendidikan tinggi memang masih menjadi masalah besar bagi mayoritas peserta didik di Indonesia. Karena itu, wajar bila hingga saat ini angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, atau bahkan Thailand.

Dia menegaskan, para stakeholder pendidikan harus menelaah lebih jauh faktor-faktor yang membuat biaya pendidikan tinggi di Indonesia sedemikian besar dan bagaimana kemampuan keuangan negara dalam menghadapinya.

“Saat ini anggaran pendidikan kita dalam setahun lebih dari Rp600 triliun. Apakah besaran anggaran tersebut manajemen pengelolaannya sudah benar ataukah memang perlu penajaman-penajaman prioritas alokasi anggaran sehingga bisa menekan biaya UKT dari mahasiswa kita,” kata Huda.