JAKARTA - Anggota tim kuasa hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun menilai dalil gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) mereka cukup kuat untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024.
Karenanya, Refly berharap Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki keberanian lebih untuk mengabulkan permohonan sengketa Pilpres 2024 yang kini masih berjalan.
"Jadi bagi Mahkamah Konstitusi, kalau memang permohonan ini kuat dalilnya, maka haram hukumnya tidak dikabulkan, ya. Sebaliknya, harus dikabulkan," kata Refly di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April.
Refly berharap kekhawatiran sejumlah pihak bahwa MK tidak cukup berani mengabulkan permohonan diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran dan pemungutan suara ulang merupakan hal yang bisa dibantah.
"Kita tentu di sini tidak rela kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang terpilih itu curang. Sekali lagi kita beri penguatan buat MK. MK tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut untuk mengabulkan permohonan ini," tuturnya.
Hari ini, Tim hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar telah menyerahkan dokumen kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 selaku pemohon ke MK.
Anggota tim hukum Anies-Muhaimin Heru Widodo menyebut pihaknya juga menyerahkan 35 bukti tambahan terkait dalil permohonan mereka atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Hotman Paris Tantang Rocky Gerung Berdebat: Bukan Filsafat Kho Ping Hoo
16 April 2024, 15:59 -
| BERITA
Bertemu Megawati Selama 45 Menit di Teuku Umar, Ganjar: Sempat Ditanya di Mana
16 April 2024, 14:24
Bukti tambahan yang diserahkan kubu Anies-Imin di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan caprea-cawapres, penyalahgunaan bantuan sosial, ketidaknetralan pj kepala daerah dan kepala desa, serta mengenai IT.
MK telah selesai menggelar sidang sengketa Pilpres 2024. Kini, MK memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menyerahkan kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), yakni tim Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, KPU, Prabowo-Gibran, hingga Bawaslu.
MK dijadwalkan menerima kesimpulan dari para pihak pada Selasa, 16 April 2024 selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB. Sementara, putusan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 akan diumumkan pada 22 April 2024.
