Dewan HAM PBB Tuntut Israel Bertanggung Jawab Atas Kemungkinan Kejahatan Perang

JAKARTA - Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Hari Jumat mengadopsi resolusi yang menyerukan agar Israel bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza, meskipun Israel menganggapnya sebagai "teks yang menyimpang".

Dua puluh delapan negara memberikan suara mendukung, 13 abstain dan enam menentang resolusi tersebut, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, melansir Reuters 5 April.

Resolusi tersebut menekankan "perlunya memastikan akuntabilitas atas semua pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri impunitas".

Pernyataan tersebut juga menyatakan "keprihatinan besar atas laporan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, termasuk kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Wilayah Pendudukan Palestina".

Menanggapi resolusi ini, Meirav Eilon Shahar, perwakilan tetap Israel untuk PBB di Jenewa, menuduh dewan tersebut "telah lama meninggalkan rakyat Israel dan lama membela Hamas".

"Menurut resolusi yang Anda sampaikan hari ini, Israel tidak mempunyai hak untuk melindungi rakyatnya, sementara Hamas mempunyai hak untuk membunuh dan menyiksa warga Israel yang tidak bersalah,” katanya menjelang pemungutan suara.

"Suara 'Ya' adalah suara untuk Hamas," lanjutnya.

Sementara itu, sekutu Israel, Amerika Serikat telah berjanji untuk memberikan suara menentang resolusi tersebut karena tidak memuat kecaman khusus terhadap Hamas atas serangan 7 Oktober, atau "referensi apa pun mengenai sifat teroris dari tindakan tersebut".

Kendati demikian, Negeri Paman Sam mengatakan Israel, belum berbuat cukup untuk mengurangi kerugian terhadap warga sipil.

"Amerika Serikat telah berulang kali mendesak Israel untuk meredakan konflik operasi militer melawan Hamas dengan operasi kemanusiaan, untuk menghindari korban sipil dan untuk memastikan aktor kemanusiaan dapat menjalankan misi penting mereka dengan aman," kata Michèle Taylor, perwakilan tetap AS untuk dewan.

"Hal itu belum terjadi dan, hanya dalam waktu enam bulan, lebih banyak pekerja kemanusiaan yang terbunuh dalam konflik ini dibandingkan perang mana pun di era modern," lanjutnya.

Diketahui, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang bertemu beberapa kali dalam setahun, adalah satu-satunya badan antar pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Hal ini dapat meningkatkan pengawasan terhadap catatan hak asasi manusia suatu negara dan memberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan.