Hamas Tuduh Otoritas Palestina Kirim Pasukan yang Menyamar untuk Amankan Truk Bantuan ke Gaza Utara

JAKARTA - Kelompok militan Hamas menuduh saingannya Otoritas Palestina (PA) yang didominasi Fatah mengirim petugas keamanan ke Gaza utara dengan menyamar, untuk mengamankan truk bantuan, kata Kementerian Dalam Negeri Gaza yang dikelola Hamas.

Seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri Hamas mengatakan kepada TV Al-Aqsa, misi pasukan tersebut diawasi oleh Majed Faraj, kepala intelijen Otoritas Palestina.

Dikatakan enam anggota pasukan, yang mengawal truk bantuan yang datang melalui penyeberangan Rafah dengan Mesir, ditangkap dan pasukan polisi sedang mengejar untuk menangkap semua anggota lainnya.

"Pasukan keamanan mencurigakan yang masuk kemarin dengan truk Bulan Sabit Mesir mengoordinasikan operasinya sepenuhnya dengan pasukan pendudukan (Israel)," kata pejabat Hamas, tanpa memberikan bukti, melansir Reuters 1 April.

Pernyataan yang diunggah oleh TV Al-Aqsa milik Hamas di akun Telegramnya mengatakan, petugas polisi dan pejuang faksi militan diinstruksikan untuk memperlakukan pasukan apa pun yang memasuki Gaza tanpa koordinasi dengan mereka, sebagai "pasukan pendudukan."

Tuduhan ini bantah oleh seorang Otoritas Palestina.

"Pernyataan Kementerian Dalam Negeri Hamas mengenai masuknya bantuan ke Jalur Gaza tidak benar," kata seorang pejabat Otoritas Palestina di Ramallah, Tepi Barat yang diduduki Israel, dalam sebuah pernyataan.

Pejabat tersebut, merujuk pada konflik Israel-Hamas, mengatakan pihak berwenang tidak tertarik dengan pertukaran komentar media yang akan mengalihkan perhatian dari "penderitaan rakyat kami di Jalur Gaza, serta pembunuhan, kelaparan dan pengungsian yang mereka jalani."

Diketahui, Hamas mengambil kendali Jalur Gaza pada tahun 2007, setahun setelah kemenangan besar dalam pemilu, menyusul perang saudara singkat dengan pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA). Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sejauh ini gagal karena masalah pembagian kekuasaan yang pelik.

Para pemimpin Hamas bersumpah, segala upaya untuk mengeluarkan kelompok tersebut dari Pemerintahan Gaza setelah perang berakhir adalah sebuah "delusi."