Panglima TNI Petakan Titik Rawan Konflik Pilkada 2024, 15 Provinsi Masuk 'Zona Merah'

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan pihaknya telah melakukan pemetaan daerah rawan konflik pada gelaran Pilkada 2024. Setidaknya ada 15 Provinsi masuk 'zona merah' lantaran tingkat kerawanannya yang tinggi.

Hal tersebut disampaikan Jenderal Agus dalam rapat kesiapan TNI dalam mendukung pengaman hari raya Idul Fitri dan Pilkada 2024 bersama Komisi I DPR RI hari ini. Panglima TNI juga didampingi KSAD, KSAL dan KSAU.

"Terkait Pilkada Serentak 2024, TNI telah melakukan pemetaan serta analisis kerawanan-kerawanan yang berpotensi akan timbul pada Pilkada serentak yang akan datang," ujar Panglima Agus dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 21 Maret.

Berdasarkan informasi KPU, lanjut Jenderal Agus, Pilkada 2024 akan memilih pimpinan dari 545 daerah seluruh Indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupeten dan 93 kota.

"Dengan sebaran wilayah seluruh Indonesia seperti yang tampil pada layar, pelaksanaan pilkada secara serentak memiliki kerawanan yang lebih besar dibandingkan Pilpres maupun Pileg," katanya.

Menurut Agus, terdapat kemungkinan terjadi kerusuhan antar kelompok pendukung yang lebih besar bila dihadapkan dengan jumlah alat keamanan yang terbatas. Selain itu, kata dia, di beberapa daerah juga dimungkinkan terjadi konflik SARA apabila politik identitas digaungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Hal tersebut memicu perpecahan pada skala nasional apabila berbagai kemungkinan kerawanan tadi dimanfaatkan oleh pihak ketiga," ucapnya.

Jenderal Agus menuturkan, BAIS TNI secara khusus telah membuat indeks kerawanan pada Pilkada Serentak 2024. Dia mengungkapkan, ada 15 Provinsi yang punya tingkat kerawanan tinggi dengan ditandai sebagai zona merah.

"Berdasarkan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini, secara singkat dapat saya sampaikan bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi (yang ditandai kotak warna merah di slide). Ke-15 provinsi tersebut adalah provinsi Nangroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara dan 6 provinsi di Papua," jelasnya.

"Masing-masing provinsi tersebut memiliki jenis dan macam kerawanan yang berbeda-beda, mulai dari konflik SARA, konflik di antara paslon, bentrok antar pendukung fanatik, konflik elite politik, konflik di daerah basis parpol tertentu sampai dengan konflik bersenjata yang terjadi di Papua," pungkas Jenderal Agus.