Bagikan:

JAKARTA - Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan, secara pribadi dirinya mengusulkan hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menilai, keinginan anggota dewan untuk menggulirkan hak angket tidak bisa dihalang-halangi. 

"Kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan ya. Saya pribadi mengusulkan, supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu menggunakan APBN yang sangat besar," ujar Djarot di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Maret. 

Menurut Djarot, hak angket perlu agar semua pihak yakin bahwa Pemilu 2024 benar-benar dijalankan sesuai dengan koridor konstitusi demokrasi dan prinsip-prinsip pemilu yang luber jurdil.

Djarot pun meminta pemerintah tak perlu khawatir dan berpikir negatif terkait pengguliran hak angket di DPR. Sebaliknya, kata dia, angket ini harus diterima dengan baik. 

"Jadi pemerintah enggak usah khawatir, pemerintah enggak usah memikirkan yang bukan-bukan. Tapi kita ingin bahwa pemerintah bisa memberikan jawaban, bisa memberikan penjelasan agar apa yang berkembang di masyarakat di kalangan akademisi, mahasiswa itu bisa dinetralisir, bisa dijelaskan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah dengan cara seperti itu. Maka rakyat bisa melihat bahwa pemilu itu berjalan secara baik, betul-betul legitimate," jelas anggota Komisi II DPR itu. 

"Jadi sebaiknya, marilah kita membuka diri. Karena proses hak angket itu bukan proses yang instan, yang singkat. Jadi cukup panjang," sambungnya. 

Djarot menambahkan, hak angket adalah momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Kalaupun ada kelemahan dan kekurangan, menurutnya, hasil angket bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada pada November 2024 mendatang. 

"Kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki terutama dalam kebijakan. Misalkan distribusi bansos karena sebentar lagi kita akan menghadapi Pemilukada, 27 November. Jadi momentum untuk gunakan ini," pungkasnya.