Romahurmuziy Duga Suara PSI Digelembungkan Secara Terstruktur dan Masif

JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy minta penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 dihentikan.

Awalnya, ia mengaku dengar ada operasi yang dilakukan aparat sebelum pencoblosan dimulai. Mereka menyasar penyelenggara pemilu di daerah dan menargetkan PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Pulau Jawa dan 20 ribu suara di luar Pulau Jawa.

"Ini dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah satu seorang menteri untuk memobilisasi suara PSI (dengan cara, red) coblos gambar," kata Rommy seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin, 4 Maret.

"Setidaknya itu yang saya dengar dari salah satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat sebelum pemilu," sambungnya.

Namun cara ini tidak berhasil karena hitung cepat menyebut partai besutan anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep itu tidak lolos ke parlemen. Sehingga, ada dua cara lain yang dilakukan yaitu memindahkan suara partai yang lebih kecil dan suara tidak sah hingga menimbulkan keanehan di Sirekap KPU.

Keanehan ini, sambung Rommy, turut ditangkap oleh sejumlah surveyor seperti Yunarto Wijaya dan Burhanudin Muhtadi. Bahkan, nama terakhir sempat membuat grafik di akun X atau Twitternya untuk menggambarkan kenaikan suara PSI secara signifikan.

"Sampai-sampai hal ini trending di Twitter sebagai Partai Salah Input. Kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS = 81,69 persen x 300 suara = 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI = 173/245 = 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen," ungkapnya.

"Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih," tegas Romy.

Kondisi ini membuat Romy menuding telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang merugikan partai lain. PPP disebutnya siap membawa hal ini sebagai materi hak angket.

Kata Rommy, partainya bakal mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya.

"Juga tidak tertutup kemungkinan aparat-aparat negara lainnya kita panggil. Soal laporan kecurangan kepada Bawaslu itu diproses sesuai mekanisme yang berlaku tapi secara politik DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket," ujarnya.

"Agar tindakan-tindakan kecurangan pemilu semacam ini dihentikan," pungkas Rommy.