Bagikan:

JAKARTA - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama menghadapi pawai keagamaan Hindu dan Islam yang berlangsung bersamaan pada Minggu, 10 Maret 2024.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB, Zamroni Aziz mengatakan rakor itu untuk mempersiapkan pawai ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi dan pawai taaruf jelang Ramadhan 1445 Hijriah.

"Itu yang kita atur, kita sudah sepakati bersama PHDI dan semua lintas agama, forkompinda, TNI-Polri, ogoh-ogoh kita instruksikan untuk di wilayah kabupaten/kota masing-masing, tentu yang sudah kita identifikasi yang akan melaksanakan ogoh-ogoh, pertama Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Barat," ujarnya usai rakor di Mataram, Jumat 1 Maret, disitat Antara.

Dalam pengaturan tersebut, pawai ogoh-ogoh memulai pukul 09.00 hingga pukul 16.00 Wita. Kemudian dari pukul 16.00 Wita hingga selesai pawai taaruf.

Selain mengatur waktu pelaksanaan pawai, untuk peserta ogoh-ogoh juga akan dikurangi sehingga tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya.

"Kita sepakati juga supaya mobilisasi dari kabupaten/kota yang lain, supaya tidak masuk ke Kota Mataram. Jadi supaya yang menyaksikan itu di masing-masing wilayah," kata Zamroni Aziz.

"Ini yang kita atur sehingga nanti proses ogoh-ogoh dan taaruf ini tidak ketemu. Jadi waktunya berbeda dan hari yang sama," ujarnya.

Zamroni mengakui yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan Nyepi juga sama dengan malam pertama puasa.

"Seluruh unsur masyarakat yang ada, tokoh agama, tokoh masyarakat penyuluh agama dan semua pihak yang ada menyampaikan supaya saling memahami, saling menghormati dan saling menghargai supaya nanti yang melaksanakan Nyepi tidak terganggu kemudian yang melaksanakan ibadah Shalat Tarawih pertama juga tidak terganggu," cakapnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dua kegiatan tersebut bisa berjalan secara bersama sama dengan tidak saling mengganggu antar umat beragama. Oleh karena itu, ia mengimbau kepada tokoh agama, masyarakat lintas agama untuk saling menjaga umat masing-masing, menjaga ketertiban, keamanan dan berkoordinasi dengan pihak keamanan dan pemerintah daerah.

"Ini saya yakin sudah biasa kita lakukan di NTB," katanya.*