Kisruh Partai Demokrat Semakin Keruh

JAKARTA - Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) tak dapat dibendung lagi. Mencuat kabar gerakan pengambilalihan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono itu bakal digelar pada Maret.

Bak bola salju yang menggelinding, konflik internal dalam tubuh partai pun semakin membesar.

Kekisruhan bermula ketika organisasi sayap Partai Demokrat menyatakan sikap mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) yang tidak puas dengan kepemimpinan AHY. Mulai dari Kader Muda Partai Demokrat (KMD) hingga Angkatan Muda Demokrat (AMD).

Rupanya, sikap tersebut memantik api kemarahan di pucuk partai. Kepengurusan Partai Demokrat disebut mencari aktor yang menjadi dalang dalam gerakan KLB, hingga muncul kabar pemecatan 7 nama yang ditengarai bermain isu kudeta. 

Tak berhenti, masalah justru semakin keruh. Para pendiri Partai Demokrat pun semakin kecewa dengan langkah AHY yang dianggap mempertontonkan gaya dinasti lantaran asal memberhentikan kader secara tidak hormat.

Para pemrakarsa Demokrat kompak menyatakan mendukung pemberhentian AHY dan pelaksanaan KLB. Bahkan disebutkan, persetujuan adanya KLB sudah muncul sejak masa kepemimpinan SBY menjelang Pilpres 2019. 

Ketua Umum DPP Kader Muda Demokrat (KMD) Aswin Ali Nasution meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat.

"Kami minta dengan hormat Agus Harimurti Yudhoyono untuk mundur" ujar Aswin saat konferensi pers di Mega Kuningan, Jakarta, Kamis, 25 Februari. 

KMD mendukung terselenggaranya KLB untuk menurunkan posisi AHY agar tercipta partai yang lebih humanis, maju dan modern. KMD juga telah meminta kepada beberapa tokoh yang layak memimpin partai Demokrat menghadapi Pemilu 2024. 

Berselang dua hari, Angkatan Muda Demokrat (AMD) juga mendukung digelarnya KLB untuk memberhentikan AHY. Mereka membantah KLB sebagai bentuk kudeta terhadap anak sulung SBY itu. Menurutnya, KLB sudah sesuai dengan konstitusi, baik hukum negara maupun partai.

"Ini bukan gerakan kudeta, ini gerakan konstitusi yang dilakukan. Tapi terburu terhakimi bahwa ini kudeta. Karena itu, ada baiknya langkah ini kita ambil. Ini adalah organisasi, langkah hukum yang diatur undang-undang kepartaian yaitu gerakan kongres luar biasa (KLB) yang secara konstitusi jelas, tegas, dan sah secara hukum," kata Ketua Umum AMD Boyke Nivrizone saat jumpa pers di Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari.

Boyke lantas menyinggung KLB terhadap Anas Urbaningrum, yang saat itu menjabat Ketum PD. 

"Kenapa singgung konstitusi. Kita flashback, Mas Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum, karena ada kejadian politik, lalu terjadi pergantian. Saat itu Bapak SBY menggantikan Mas Anas Urbaningrum atas hasil kongres luar biasa. Itu sah secara undang-undang dan hukum, baik hukum negara dan partai politik," katanya.

Menurut Boyke, di bawah kepemimpinan AHY, soliditas internal Partai Demokrat terganggu. Hal itu dinilai sangat bertolak belakang dengan Ketum terdahulu, yakni SBY yang sederhana dan mengedepankan cara-cara humanis.

"Di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bentuk soliditas partai terganggu dengan keras, dan cara-cara otoriter dijadikan solusi organisasi daripada mengedepankan jalan humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang telah diatur dalam AD/ART Partai. Hal ini tentunya bertolak belakang dari pemimpin sebelumnya," kata dia.

Di hari yang sama, Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan mengatakan dukungan dilakukan para pendiri Partai Demokrat dalam rangka penyelamatan karena AHY dinilai tidak mampu memimpin partai berlambang mercy itu.

"Pertama, sebagai pendiri, kami melihat kekisruhan yang terjadi oleh karena tidak mempunyai seorang pemimpin partai. Garis bawahi, ketidakmampuan pemimpin partai dalam hal ini Saudara AHY. Garis bawahi, nggak usah takut-takut," kata Hencky Luntungan dalam konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari. 

Dia pun menegaskan Kongres Luar Biasa pasti berjalan. Hencky bahkan tak menampik agenda utama KLB itu untuk mendesak Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mundur dari posisi ketua umum.

"Jadi jangan lagi apakah mungkin, pasti jalan! Dan soal melengserkan, pasti kami lengserkan!," tegas Henky dalam konferensi pers di Kuningan, Sabtu, 27 Februari.

Kader Penggerak KLB Dipecat, Ancam Gugat ke PTUN

Kemelut Partai Demokrat semakin meruncing usai dipecatnya 7 kader PD secara tidak hormat. Enam kader dipecat atas gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) atau kudeta ketua umum (Ketum) PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sementara satu nama karena dianggap melanggar etika atas perilakunya yakni Marzuki Alie.

Pemecatan ini pun berujung pada pelaporan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Politikus senior Partai Demokrat (PD), HM Darmizal MS bakal melakukan gugatan ke PTUN terkait pemecatan yang dilakukan Partai Demokrat terhadap para kadernya. Namun, dia tak memastikan kapan gugatan itu bakal diajukan. Ia hanya menginformasikan bahwa akan dilakukan satu dua hari mendatang.

Menurutnya, putusan pemecatan sepihak terhadapnya dan 6 kader senior lainnya bakal semakin mensolidkan barisan untuk menyelenggarakan KLB. Sebab, tindakan itu justru membuat publik dan kader yakin Partai Demokrat itu berada dalam pengelolaan yang salah dan kental dengan nuansa yang tak taat aturan serta tak demokratis. 

"Pertama, saya ucapkan Innalillahi Wainna Ilaihi Roji'un, segala sesuatu datangnya dari Allah dan pada akhirnya kembali pada Allah. Kedua, saya tak bersedih apalagi berduka atas pemecatan ini," ujarnya pada wartawan, Jumat, 26 Februari. 

Darmizal mengklaim, KLB harus dilakukan demi tujuan mulia yang dilandasi niat tulus dengan manfaat kebaikan, utamanya agar bisa menyelamatkan para kader di seluruh Indonesia dari perilaku dzolim pimpinan partai. Bahkan, pemecatan itu menjadi tonggak sejarah yang paling monumental dan semangat militan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) guna mengembalikan hak kader.

Menurutnya, tindakan itu bakal membuat perjuangan kader untuk memperbaiki Partai Demokrat semakin kuat. Seluruh kader akan menggunakan momentum itu dalam melawan arogansi yang terjadi selama ini, seperti memberangus wewenang, pengutipan iuran, politik transaksional, dan tanpa transparansi pengelolaan keuangan partai. 

"Pemecatan ini akan semakin membuat agenda perubahan dan perbaikan partai semakin bergelora, semakin besar. KLB, Insyaallah, akan segera dilakukan," katanya. 

Makin Panas, SBY Disebut Bukan Pendiri Partai

Arus konflik internal pun deras, tatkala para inisiator menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukan lah pendiri partai Demokrat. Nama mantan ketua umum partai berlogo bintang mercy itu dinyatakan tidak ada dalam daftar pendiri.

Hencky Luntungan, salah satu pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan dengan tegas menyebutkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono bukan pendiri partai. 

Hencky menjelaskan, mantan Presiden keenam tersebut bergabung ke dalam PD saat akan maju sebagai calon presiden pada tahun 2004. Dia juga menerangkan, proses pembentukan Partai Demokrat tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2001.

"Apa itu visi misi pertama dari demokrat 2001? Kalau ditanya di Cikeas tidak mengerti mereka, ditanya DPP apa lagi. Mereka bukan pendiri kok," kata Hencky saat konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 27 Februari.

Senada dengan Hencky, Ilal Ferhard menjelaskan sejarah awal Partai Demokrat dibentuk adalah untuk digunakan oleh SBY sebagai kendaraan politik maju sebagai calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan Megawati Soekarnoputri pada tahun 2000. Lantaran terkendala dengan waktu, akhirnya SBY gagal menjadi pasangan Megawati.

"Kami ingin mendirikan sebuah partai, itu belum tahu namanya. Nama partainya kami harus cari untuk kendaraan beliau (SBY, red) sebagai cawapres seperti itu. Tetapi memang keadaan waktunya mepet sehingga beliau tidak bisa menjadi cawapres akhirnya Hamzah Haz menjadi wakil dari Ibu Megawati," jelas Ilal.

Ilal melanjutkan, setelah para pendiri Partai Demokrat gagal mengantarkan SBY sebagai calon wakil presiden, dibentuk konseptor untuk merancang Partai Demokrat secara sempurna, salah satunya Almarhum Ventje Rumangkang.

"SBY tidak masuk dalam jajaran nama sebagai pendiri partai. Setelah partai ini berdiri, sering berjalan waktu kami menunggu SBY bisa dicalonkan sebagai capres waktu itu. Jadi kami mengajukan SBY sebagai capres untuk tahun 2004. Proses pembentukan tahun 2001, persiapan calon presiden sejak tahun 2003," sambung Ilal.

Pun Ilal menjelaskan, sempat terjadi tarik ulur dari niat SBY untuk mencalonkan sebagai Presiden lantaran masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Barulah pada akhir tahun 2003, SBY meminta untuk bergabung.

"Menjelang pilpres di Hotel Mirah, Bogor di situ saksi sejarah semua ada. SBY dengan Almarhumah Bu Ani mengatakan mohon saya diterima sebagai bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Itu di Hotel Mirah Bogor, tahun 2003 bulan April. Bukan pendiri, pendiri adalah kami yang sembilan puluh sembilan orang," katanya.