SBY Bukan Pendiri PD <i>Trending</i>, Sesepuh Partai: Sesuai Fakta dan Sejarah
Susilo Bambang Yudhoyona (SBY)/Istimewa

Bagikan:

JAKARTA - Tagar SBY Bukan Pendiri PD trending di Twitter. Hal ini menyusul kisruh internal Partai Demokrat soal dorongan KLB untuk mengganti posisi Agus Harimurti Yudhoyono dari jabatan ketua umum.

Senior Partai Demokrat Jawa Barat, Yan Rizal Usman mengatakan hal itu adalah kenyataan. Menurut Yan, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bukanlah pendiri Partai Demokrat.

"Sesuai fakta dan sejarah SBY bukan Pendiri Partai," kata Yan Rizal dalam keterangan resmi, Minggu, 28 Februari.

Bahkan tegas Yan, SBY sama sekali tidak terlibat dari awal pembentukan Demokrat. "Tidak terlibat sama sekali apalagi berdarah-darah, sampai pada HUT ke 2 PD di Wisma Kinasih Bogor barulah dia bergabung," kata dia.

Dengan demikian, apabila ada desakan KLB mengganti posisi Agus Harimurti Yudhoyono dari jabatan ketua umum dari para senior adalah hal yang wajar. Sebab mereka yang membesarkan partai. 

"Kenyataan terpahit dan paling menyakitkan SBY. KLB Tidak bisa ditahankan lagi dan KLB adalah buah dari karma sumpah Muhabalah yang mereka buat sendiri," kata Yan.

Sebelumnya deklarator Partai Demokrat Darmizal mengatakan, pihaknya kian semangat menyelenggarakan kongres luar biasa (KLB) untuk 'mencopot' Agus Hari Murtiyudhoyono. Hal ini menyusul adanya pemecatan sepihak kepada enam orang kader senior.

"Pemecatan ini, bagi kami menjadi tonggak sejarah yang paling monumental, semakin bergairah dan militan untuk melaksanakan Kongres Luar Biasa, guna mengembalikan hak kader," kata Darmizal.

Menurut dia, langkah pemecatan ini menunjukan sikap asli Susilo Bambang Yudhoyono. "Pemecatan ini menunjukkan wajah SBY yang sebenarnya, anti kritik, tidak demokratis dan mengelola partai sesuai seleranya dan keluarga," ucap Darmizal.

Darmizal pun menegaskan tindakan ini akan membuat  perjuangan kader untuk memperbaiki partai Demokrat semakin kuat. Seluruh kader akan menggunakan momentum ini untuk melawan arogansi yang terjadi selama ini. Misalnya, memberangus weqenang, pengutipan iuran, politik transaksional, dan tanpa transparansi pengelolaan keuangan partai. 

"Pemecatan ini akan semakin membuat agenda perubahan dan perbaikan partai semakin bergelora, semakin besar. KLB, insya Allah, akan segera dilakukan," ujarnya.