Airlangga Sebut Jokowi Berperan di Pembentukan Kabinet Selanjutnya, TKN: Itu Domainnya Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, merespons pernyataan Ketua Umum Golkar terkait Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan ikut berperan dalam penyusunan kabinet di pemerintahan selanjutnya. 

Nusron menilai, kewenangan komposisi kabinet akan ditentukan oleh Prabowo selaku presiden terpilih jika nanti resmi diumumkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Diketahui, Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan kontestasi pilpres versi hitung cepat atau quick count. 

"Masalah peranan di pemerintahan itu domainnya Pak Prabowo selaku Presiden nanti," ujar Nusron kepada wartawan, Rabu, 28 Februari. 

Nusron mengaku tak mengetahui apakah Presiden Jokowi juga akan ikut berperan menyusun kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak. Yang jelas kata dia, masalah proses pengangkatan jabatan seseorang dalam pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden. 

"Saya enggak ngerti. Kita di TKN tugasnya hanya proses memenangkan Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Selebihnya domain presiden terpilih dan dibantu wapres terpilih," kata Nusron.

Kendati demikian, politikus Golkar itu menilai, tidak tertutup kemungkinan jika Prabowo Prabowo bakal meminta masukan Presiden Jokowi perihal komposisi kabinet nantinya. Hanya saja, kaya dia, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo selaku presiden. 

"Meski dalam proses presiden bisa saja minta saran dan pendapat dari berbagai pihak, termasuk dari Pak Jokowi, ketum partai koalisi. Tapi hak prerogatif dan keputusan terakhir tetap di tangan presiden," jelasnya.

Sebelumnya, Menko Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, memastikan bakal ada peran Presiden Jokowi di pemerintahan yang baru. Namun, dia tidak mengungkap jelas seperti apa bentuk keterlibatan Jokowi dalam pemerintahan periode 2024-2029.

"Tentu akan ada perannya tapi kita tunggu," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 27 Februari.