Respons Santai TKN Prabowo-Gibran soal Poster 'Kabinet Indonesia Emas': Namanya Juga Sosmed
Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid/ DOK FOTO: Nailin In Saroh-VOI

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons santai beredarnya poster yang memperlihatkan susunan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming jika nantinya ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Nusron memastikan informasi di poster tersebut tidak benar. 

"Namanya juga sosmed. Berita dari sumber yang tidak jelas," ujar Nusron saat dikonfirmasi, Selasa, 20 Februari. 

Nusron menjelaskan, hingga hari ini belum ada pembahasan soal jatah menteri jika Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wapres. Dia menekankan, urusan soal kursi menteri menjadi hak prerogatif presiden terpilih.

"Nggak ada pembahasan soal menteri. Itu hak prerogatif presiden," katanya.

Sebelumnya, beredar poster berlatar biru terang bertuliskan 'Kabinet Indonesia Emas' disertai susunan foto, nama, hingga jabatan para tokoh yang disebut-sebut menjadi calon menteri.

Ada dua tokoh yang disebut menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu ada nama, Airlangga Hartarto yang disebut akan menduduki jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Erick Thohir yang disebut sebagai Menko Bidang Energi, Investasi dan Lingkungan Hidup serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Lalu ada pula Wishnu Wardhana yang disebut menjadi Menteri Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Ridwan Kamil yang menjadi Menteri PUPR, serta Bambang Haryo Soekartono yang ditunjuk menjadi Menteri Perhubungan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut. Seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.