Heru Budi Cuek, B2W Minta Data Pengembangan Jalur Sepeda di Jakarta Tak Direspons

JAKARTA - Komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia  meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan jajaran Pemprov DKI untuk membuka data soal pengembangan jalur sepeda di Ibu Kota.

Namun, sayangnya permintaan B2W tak mendapat respons dari Pemprov DKI. Padahal, B2W sebelumnya sudah bertemu Heru untuk menyampaikan keluhan mereka yang menganggap Pemprov DKI tak lagi memperhatikan keamanan pengguna sepeda.

"B2W Indonesia meminta informasi dan data, juga laporan hasil optimalisasi, terkait pengembangan lajur sepeda di Jakarta, tapi lagi-lagi menemui jalan buntu--tidak mendapatkan respons," kata Ketua Umum B2W Indonesia Fahmi Saimima dalam pesan singkat, Kamis, 22 Februari.

Data mengenai kebijakan Pemprov DKI terhadap fasilitas pesepeda ini, lanjut Fahmi, dibutuhkan sebagai dokumen yang diperlukan untuk menggugat Heru ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

B2W berencana menggugat Heru atas dugaan malpraktik tata kelola lajur sepeda di Jakarta.

Maka dari itu, Fahmi menyebut pihaknya tengah meminta Komisi Informasi DKI Jakarta terkait kebutuhan data yang tak diberikan Pemprov DKI tersebut.

"Kami lagi melewati tahap permintaan ke KIP, komite informasi publik, terkait banyak dokumen yang bisa kami croscek di situ. Waktunya pun tidak singkat," ujar Fahmi.a

Seiring dengan hal tersebut, B2W juga melaporkan Heru Budi ke Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta atas dugaan malpraktik pengelolaan dan pemeliharaan jalur sepeda di Ibu Kota.

Fahmi menuturkan, laporan ini merupakan tahap awal upaya B2W Indonesia untuk menuntut Pemprov DKI mengoptimalisasi keamanan para pesepeda.

"Kami menjadikannya (laporan ke Ombudsman) sebagai pijakan awal menuju proses gugatan kami di Pengadilan Tata Usaha Negara," jelas Fahmi.

"Sebab jika ke PTUN dahulu, ombudsman tidak bisa beri rekomendasi bagi pihak yang berperkara. Oleh karena itu, pararel kita lewat Ombudsman," lanjutnya.