Tak Heran Penghargaan Jakarta Kota Ramah Sepeda Dicabut, PKS: Memang Sudah Tak Diperhatikan
Ilustrasi jalur sepeda di DKI Jakarta (ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengaku tak heran dengan keputusan Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut penghargaan Jakarta sebagai kota ramah sepeda tingkat provinsi se-Indonesia.

Sebab, Taufik memandang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak lagi memprioritaskan keamanan dan kenyamanan pengguna sepeda pada ruas jalan di Jakarta.

"Saya sangat memaklumi hal itu. Karena memang jalur sepeda sudah tidak diperhatikan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta sekarang ini," ucap Taufik kepada wartawan, Jumat, 10 November.

Berbeda dengan era Anies Baswedan semasa menjabat Gubernur DKI, Menurut Taufik, saat ini pemeliharaan jalur sepeda tidak dilakukan secara serius dan tak ada lagi penambahan jalur sepeda.

"Pengguna sepeda dan komunitasnya di Jakarta sangat kecewa dengan hal tersebut. Yang terbesar adalah B2W. Pemprov sebaiknya evaluasi dan introspeksi," ucap Taufik.

Sebagai informasi, penghargaan Jakarta kota ramah sepeda diberikan B2W kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2021 lalu. Pencabutan penghargaan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

B2W memberikan penghargaan Jakarta kota ramah sepeda yang didapat di era Anies karena B2W menilai saat itu Jakarta merupakan kota yang paling masif membangun jalur sepeda.

Namun, selama satu tahun Heru Budi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, B2W menilai Pemprov DKI memperlihatkan langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan di masa kepemimpinan Anies.

Hal ini, menurut B2W, tercermin dari penghapusan anggaran penambahan jalur sepeda dalam perubahan APBD 2023, lalu pembongkaran jalur sepeda di lampu merah Santa, Jakarta Selatan.

Kemudian, didasarkan juga pada pembongkaran stick cone atau pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan, serta anggaran penambahan jalur sepeda yang kembali tak dianggarkan dalam rancangan APBD tahun 2024.

"Kami berpandangan tidaklah baik--hanya akan jadi lelucon yang tidak lucu--mempertahankan penghargaan itu, sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," tulis akun Instagram B2W_Indonesia, Selasa, 7 November.

Terkait