Bagikan:

JAKARTA - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi keputusan Bike to Work (B2W) Indonesia yang mencabut penghargaan Jakarta sebagai kota ramah sepeda tingkat provinsi se-Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2021 lalu. Pencabutan penghargaan ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Namun, Syafrin menegaskan pihaknya tetap menjalankan program penambahan jalur sepeda pada kepemimpinan Heru Budi di Jakarta.

"Komitmen dukungan penyediaan lajur sepeda tetap dilanjutkan secara masif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2023, dilakukan dukungan terhadap penyediaan lajur sepeda dengan melakukan Pembangunan serta pemeliharaan terhadap lajur sepeda," kata Syafrin dalam keterangannya, 9 November.

Syafrin menjelaskan, pembangunan lajur sepeda tahun 2023 dibangun sepanjang 13,11 kilometer yang berada pada 3 wilayah yang meliputi kawasan Blok M, Barito, dan Tebet.

Pembangunan lajur sepeda sebagai first mile dan last mile, lanjut dia, telah menjangkau layanan rute angkutan umum massal dan simpul transportasi, yaitu halte Transjakarta, stasiun MRT Jakarta, stasiun LRT Jabodebek, stasiun KRL, dan Terminal Bus.

"Dengan adanya pembangunan lajur sepeda baru tersebut, total jaringan lajur sepeda yang telah terbangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2012 sampai dengan 2023 sepanjang 314,196 kilometer," ungkap dia.

Selain itu, Syafrin menyebut Pemprov DKI tetap melakukan pemeliharaan marka jalan dan rambu lalu lintas untuk lajur sepeda sepanjang 28 kilometer di Jalan M.H. Thamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Sisingamaraja, Jalan Panglima Polim, Jalan RS Fatmawati Raya, Jalan Tomang Raya, dan Jalan Imam Bonjol.

Penghargaan Jakarta kota ramah sepeda yang didapat di era Anies karena B2W menilai saat itu Jakarta merupakan kota yang paling masif membangun jalur sepeda.

selama satu tahun Heru Budi menjabat sebagai Pj Gubernur DKI, B2W menilai Pemprov DKI memperlihatkan langkah-langkah yang sangat bertolak belakang dengan upaya yang dilakukan di masa kepemimpinan Anies.

Hal ini, menurut B2W, tercermin dari tak ada anggaran penambahan panjang jalur sepeda dalam APBD tahun 2023, lalu pembongkaran jalur sepeda di lampu merah Santa, Jakarta Selatan.

Kemudian, didasarkan juga pada pembongkaran stick cone atau pembatas jalur sepeda di 13 ruas jalan, serta anggaran penambahan jalur sepeda yang kembali tak dianggarkan dalam rancangan APBD tahun 2024.

"Kami berpandangan tidaklah baik--hanya akan jadi lelucon yang tidak lucu--mempertahankan penghargaan itu, sedangkan kondisi nyatanya, saat ini, sangat jauh dari apa yang dinilai baik ketika penghargaan diberikan," tulis akun Instagram B2W_Indonesia, Selasa, 7 November.