Bagikan:

JAKARTA - Politikus PDIP Aria Bima menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi selama Pilpres 2024. Ia bahkan menyebut tak perlu ada pemilihan umum (pemilu) jika kecurangan seperti politisasi pengurusan sertifikat hingga bansos terus terjadi.

“Saya kira tidak perlu lagi adanya pemilu kalau pelaksanaannya semacam ini. Dan apakah ini menjamin pada pilkada? Enggak perlu ada pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, suruh cari suara saja,” kata Aria Bima dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Februari.

Aria menyebut capres dan cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD sejak awal sudah mendaftarkan tim kampanye, menyiapkan visi dan misi serta berkampanye. “Dan kami sangat yakin pasangan kami adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin Indonesia,” tegasnya.

Namun, harapan ini berubah setelah berbagai kecurangan terjadi dan seakan diorkestrasi. “Dari politisasi bansos, politisasi diskon pupuk, politisasi pengurusan sertifikat, penekanan kepada aparat desa, keterlibatan oknum-oknum aparat yang tak netral kemudian belum lagi money politic, manipulasi suara,” ujar Aria.

“Terus untuk apa kampanye, untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kan kumpul untuk menulis pertanyaan-pertanyaan. (Berarti, red) itu tidak ada artinya semua pada saat diclosing dengan berbagai tindakan-tindakan yang di luar prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Aria menilai proses yang berjalan setelah pemilu ini harus menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, terjadi sejumlah anomali seperti yang disinggungnya.

“Perlu saya tekankan kembali, kita demokrasi ini kita kawal dengan benar supaya konsolidasi pemimpin yang demokratis. Nah, saya melihat suatu anomali-anomali yang itu membuat kita menjadi bangsa yang mundur dari aspek kita berdemokrasi,” pungkas Aria.