Timnas AMIN Temukan Penggelembungan Suara Pilpres di Sirekap KPU, Mark Up Prabowo-Gibran Paling Banyak

JAKARTA - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menemukan penggelembungan suara input data hasil perolehan suara Pilpres 2024 di TPS ke dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini serupa dengan dengan viralnya laporan penggelembungan suara yang diungkap warganet di media sosial X.

Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Amin Subekti mengungkapkan pihaknya telah memantau penggelembungan suara ini setidaknya di 335 TPS.

Mark up perolehan suara ini terjadi saat petugas TPS memasukkan foto hasil perolehan suara di formulir C1. Namun, saat sistem melakukan pembacaan data jumlah perolehan suara tiap paslon, angka yang keluar membengkak.

"Dalam beberapa jam terakhir, ada sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang coba kita lihat di website KPU, ternyata dari 335 yang kita buka itu terdapat memang perbedaan,

antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir C1 itu yang di-upload di website tersebut," kata Amin dalam konferensi pers di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kamis, 15 Februari.

Amin mengaku penggelembungan suara Sirekap yang ditemukan memang menambah jumlah suara dari ketiga paslon. Namun, caprew-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran mendapat pembengkakan jumlah suara tertinggi.

"Penggelembungan suara itu terjadi baik terhadap 01, 02, maupun 03. Tapi kalau dilihat proporsi angkanya, itu proporsinya adalah 01 mendapatkan kira-kira tambahan suara itu adalah 19,6 perse , 02 mendapatkan tambahan suara 65 persen, dan pasangan 03 mendapatkan 15,4 persen," jelas Amin.

Dari kondisi ini, Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva menegaskan bahwa pengawalan suara masih perlu dilakukan setelah hari pencoblosan. Sebab, Timnas AMN menemukan indikasi dan benang merah kecurangan antara sebelum, pada saat, dan setelah pencoblosan. Bahkan, lanjutnya, pelanggaran itu terjadi secara sistematis.

"Kami sekarang ini sedang kumpulkan bukti terkait yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," ungkap Hamdan.

"Pemilu belum selesai, pemilu masih proses, rekapitulasi manual yang rekapitulasi yang valid sedang diproses dan kita menunggu proses itu. Kita minta masyarakat mengawal itu sampai pada tingkat yang paling akhir," lanjutnya.