Rezim Militer Lakukan Kudeta, Bank Dunia Tangguhkan Semua Dana untuk Myanmar

JAKARTA - Bank Dunia sejak awal pekan ini disebut telah memberi tahu rezim militer Myanmar, penangguhan pencairan dana untuk operasi pembangunan berbagai sektor, mulai dari listrik, pendidikan, hingga kesehatan di negeri tersebut.

Dalam pemberitahuannya, Bank Dunia menyebut tidak akan memproses aplikasi penarikan apa pun yang diterima pada atau setelah 1 Februari, dengan pertimbangan kondisi terkini di Myanmar. 

Penangguhan ini dilakukan seiring dengan kudeta yang terjadi, diikuti dengan penahanan para tokoh politik Myanmar, termasuk Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, serta penahanan ratusan aktivitas demokrasi.

Selain itu, tewasnya empat orang warga sipil dan ratusan lainnya luka-luka akibat aksi represif rezim militer, membuat kecaman datang dari berbagai pihak, diikuti penangguhan bantuan hingga penjatuhan sanksi.

"Pernyataan tersebut benar, Bank Dunia juga telah menangguhkan semua protek yang sedang berlangsung yang memiliki komitmen. Bank dengan hati-hati mengikuti situasi untuk memantau kepatuhan dengan kebijakannya," kata pejabat itu, melansir The Irrawaddy.

Menurut daftar proyek pembangunan Bank Dunia, ada sedikitnya 24 proyek terkait dengan mereka yang sedang berlangsung di Myanmar senilai miliaran dolar. Pejabat bank tersebut mengatakan, angka yang lebih rinci untuk perkiraan nilai dari total proyek yang sedang berlangsung di Myanmar saat ini tidak tersedia.

Bank Dunia mengatakan, mereka akan melakukan pembayaran langsung kepada pemasok, kontraktor atau konsultan yang permohonan penarikannya telah diterima oleh bank sebelum 1 Februari.

Kemudian, hasil pendanaan yang sebelumnya dicairkan oleh bank ke rekening proyek yang ditunjuk, hanya dapat digunakan untuk pengeluaran yang memenuhi syarat yang disepakati dengan bank.

Selain itu, Bank Dunia juga menyampaikan kemungkinan akan meminta pengembalian dana yang dianggap tidak diperlukan saat ini, untuk pelaksanaan kegiatan proyek lainnya.

Untuk diketahui, Bank Dunia pada 19 Februari lalu menyampaikan keprihatinannya terkait kudeta militer Myanmar. Bank Dunia menyebut kondisi tersebut merupakan kemunduran besar bagi transisi demokrasi dan propek perkembanganya di Negeri Seribu Pagoda Tersebut.