Cerita Soal Ahok Pernah Beri Masukan Soal IKN, tapi Tak Digubris Jokowi

JAKARTA - Mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menekankan bahwa dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ahok mengaku pernah diajak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas soal pembangunan IKN. Bahkan, dia mengatakan namanya juga masuk bursa pencalonan kepala otorita IKN.

“Jujur aja, waktu IKN mau dibentuk, Pak Jokowi sudah panggil saya, tanyakan. Saya salah satu calon kepala (otorita) IKN. Saat itu ya,” katanya dalam acara bertajuk Ahok is Back, di Jakarta, Kamis, 8 Februari.

Ahok menceritakan saat itu dirinya ditanya oleh Jokowi soal apa saja yang diperlukan untuk pembangunan IKN. Ia pun bilang hal pertama yang harus dilakukan untuk mengundang investor masuk adalah pembentukan Undang-Undang (UU) IKN.

“Saya ditanya, ini (belum ada) UU nih. Saya bilang (ke Pak Jokowi) Pak, kalau mau investor masuk, langkah pertama harus ada UU IKN. Baru orang mau percaya. Langkah pertama,” ujarnya.

Kemudian, Ahok mengaku juga memberikan saran mengenai pemilihan lokasi. Saat itu, dia menyarankan agar IKN dibangun di Kalimantan Tengah (Kalteng).

“Terus kedua, kalau mau berdasarkan historis, sejarah, bicara Trisakti nih, bicara nawacita nih, harusnya IKN itu ada di Kalteng. Sesuai Bung Karno,” tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengugkapkan alasan kenapa Kalteng menjadi lokasi yang pas untuk pembangunan ibu kota baru. Kata dia, di provinsi tersebut PT Pertamina telah memiliki banyak lahan di sana. Dengan begitu, tidak perlu repot untuk melakukan pembebasan lahan.

“Kenapa di Kalteng? Karena Kalteng tidak usah bebasin lahan,” katanya.

Ahok juga mengatakan jika ibu kota baru dibangun di Kalteng transportasinya akan lebih fleksibel menjangkau seluruh Pulau Kalimantan.

“Semua pegawai kita (Pertamina), semua kantor kita akan kita pindahkan ke Kalteng. Jadi ini kayak dengar, Amerika. Ini pesawat itu base-nya di tengah. Jadi kemana-mana hanya dua jam, dua jam, dua jam. Mungkin empat kali landing. Kita punya avtur sendiri,” tuturnya.

Tak hanya Kalteng, Ahok juga memberikan opsi lokasi pembangunan IKN di Kalimantan Timur (Kaltim). Ahok menyarankan agar pemindahan ibu kota ditempatkan di Balikpapan karena ada aset PT Pertamina yang bisa digunakan pemerintah.

“Jadi usul saya nih. Kemudian tiba-tiba keluar semua putusin (IKN) di Kaltim. Soal Kaltim ini saya juga ada ngomong juga, ngomong begini, kenapa kalau mau ngotot di Kaltim, ya gampang pak,” kata Ahok.

“Gampang. Ibu kota ini misal di Kaltim, pakai aja Balikpapan dan sekitarnya. Kenapa? Karena itu aset Pertamina itu ribuan hektare. Puluhan ribu lahannya berantakan semua. Itu saja,” sambungnya.

Namun, Ahok mengaku usulannya tidak dijalankan. Karena Jokowi memilih lokasi pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

“Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini jangan salah paham lagi ya. Nanti dibilang Ahok enggak sepakat IKN. Saya setuju IKN lho. Cuma sekarang kok mandek, apa yang bikin mandek, bebasin lahan bisa dua juta, satu juta setengah ya jelas saja mandeklah,” tuturnya.

Menurut Ahok,  jika sarannya dilakukan pemerintah sangat mudah untuk mendapatkan hak atas penggunaan lahan. Namun karena tidak mengikuti sarannya, Ahok menilai banyak problem dalam proses pembangunan IKN. Salah satunya soal investor yang enggan masuk.

“Investor ya enggak mau masuk dong. Kalau saya bilang, kan harus masuk tuh properti. Kalau saya punya lahan sebesar satu meja ini, enggak laku, saya akan bilang lu tolong pengusaha bangun gedung ini ya, gratis tanahnya, gratis lu bangun,” katanya.

Namun, sambung Ahok, pemerintah tidak bisa menjalankan rencananya untuk membiarkan para investor membangun properti di IKN. Pasalnya, mereka tidak ingin dibebankan biaya untuk pembebasan lahan yang bukan milik pemerintah.

“Kenapa? Begitu lu bangun dua ini, ya kemudian bukan punya dia bos. Kalau tiba-tiba ada ini gedung, ini tiba-tiba jadi mahal enggak tuh punya gua? Mahal punya saya. Tapi sekarang enggak bisa kasih gratis. Sekarang sudah semua punya orang,” tuturnya.

“Kalau gitu kenapa enggak dipakai saja yang Balikpapan? (Punya Pertamina). Ini agak beda sedikit dengan Pak Anies yang menolak IKN. Kalau bagi saya IKN oke, tapi enggak usah ganti lahan. Bisa pakai di Kalteng atau di Balikpapan punya Pertamina. Dan sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf Pak Presiden,” sambungnya.