Hasto Sebut Tim Hukum TPN Bergerak Usai Dapat Laporan Ada Tumpukan Bansos di Kantor DPD Golkar Yogyakarta

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melalui tim hukum bergerak mengecek adanya tumpukan beras yang diduga bantuan sosial (bansos) di Kantor DPD Golkar Yogyakarta. Mereka sudah mendapat foto yang menguatkan dugaan tersebut.

“Tim hukum sedang memproses hal itu. Jadi kami mendapatkan foto-fotonya terutama dari Yogyakarta,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta yang dikutip pada Senin, 5 Februari.

Hasto menyayangkan dugaan adanya tumpukan bansos di kantor partai pendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu. 

“Bansos itu harus digunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat,” tegas Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud tersebut.

“(Bansos, red) bukan untuk kepentingan pemberi,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Hasto juga bicara soal kekompakan capres nomor urut satu, Anies Baswedan dan capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo ketika membahas soal bansos. Katanya, Ganjar sebenarnya sengaja memberikan umpan lambung terhadap rivalnya karena melihat kondisi yang ada saat ini.

Diketahui, Ganjar dan Anies kompak mengkritisi pembagian bansos saat debat capres kelima pada Minggu malam, 4 Februari. Momen ini terjadi ketika eks Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan cara agar bantuan dari pemerintah itu tidak diklaim kalangan tertentu, tepat sasaran, hingga tidak menimbulkan kecemburuan.

Umpan lambung ini kemudian disambar Anies. Katanya eks Gubernur DKI Jakarta ini, bansos harusnya difokuskan untuk penerimanya bukan pemberinya sehingga pembagiannya harus disesuaikan dengan kebutuhannya.

“Ya, sebenarnya itu sebuah umpan lambung dari Pak Ganjar. Karena kita melihat bansos itu digeser maknanya. Padahal bansos adalah komitmen untuk rakyat kecil bukan untuk pemberi,” tegas Hasto.

“Sehingga, kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar juga merasakan sebagai sosok yang blusukan tidur di rumah rakyat banyak sejali yang tidak tepat sasaran. Maka bansos harus diawali dengan suatu komitmen ideologi wong cilik tetapi dengan data yang baik. Makanya, Pak Ganjar menyempurnakan melalui KTP Sakti,” pungkasnya.