TPN Ganjar-Mahfud Khawatir Penyaluran Bansos Dipolitisasi, TKN Prabowo-Gibran: Menterinya kan dari PDIP

JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mempertanyakan kekhawatiran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD terkait penyaluran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye Pemilu 2024.

Menurut anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, kekhawatiran itu tak berdasar mengingat Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) pengusung capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya, lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP?," ujar Dradjad, Kamis, 4 Januari.

Ketua Dewan Pakar PAN ini menjelaskan, bansos adalah program negara yang sudah masuk dalam APBN. Di mana penyalurannya merupakan kewenangan pemerintah sebagai eksekutif.

“Masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” jelas Dradjad.

Sebelumnya, PDIP sempat meminta penundaan penyaluran bansos di masa kampanye karena khawatir dipolitisasi. Kekinian, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, bansos memang perlu disalurkan sesuai yang diprogramkan. Dia pun meminta bansos dialirkan tanpa politisasi.

Sebab, kata dia, PDI Perjuangan menjadi partai yang ingin melindungi rakyat kecil sebagaimana tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto dalam konferensi pers awal tahun di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari.

Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam membantu masyarakat miskin dan PDI Perjuangan bakal mendukung Menteri Sosial Tri Rismaharini mewujudkan komitmen kerakyatan.

"Dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.