Bagikan:

JAKARTA - Diplomat tertinggi Uni Eropa mengatakan, penghentian dana untuk badan pengungsi Palestina PBB UNRWA akan membahayakan ratusan ribu nyawa, meskipun ada tuduhan beberapa staf badan tersebut terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober di Israel.

Sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Italia, telah menghentikan sementara pendanaan untuk badan bantuan tersebut, yang telah membuka penyelidikan terhadap beberapa dari ribuan pegawainya dan memutuskan hubungan dengan orang-orang tersebut.

"Menghentikan pendanaan UNRWA akan menjadi tindakan yang tidak proporsional dan berbahaya," tulis Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, melansir The Times of Israel 5 Februari.

"Tuduhan terhadap staf UNRWA sangat serius dan tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab yang boleh luput dari hukuman. Namun, UNRWA segera bereaksi dan kontrak para anggota staf yang dituduh diputus. Penyelidikan oleh Kantor Layanan Pengawasan Internal PBB sedang berlangsung," jelas Borrell.

"Meskipun emosi yang mendorong penangguhan pendanaan dapat dimengerti, tanggung jawab politik harus melihat lebih dari sekadar emosi dan mempertimbangkan konsekuensi dari langkah tersebut," tandasnya.

Kamis pekan lalu, UNRWA mengatakan penghentian dana dari pada pendonor tidak hanya mengancam operasionalnya di Gaza berhenti akhir bulan ini, tetap juga seluruh operasinya di kawasan Timur Tengah.

"Badan ini tetap menjadi organisasi bantuan terbesar dalam salah satu krisis kemanusiaan paling parah dan kompleks di dunia," kata Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Reuters.

"Jika pendanaan tetap ditangguhkan, kemungkinan besar kami akan terpaksa menghentikan operasi kami pada akhir Februari, tidak hanya di Gaza tetapi juga di seluruh wilayah (Timur Tengah)," lanjutnya.

Kelompok-kelompok bantuan dan badan-badan PBB lainnya telah mendesak para donor untuk terus mendukung UNRWA, termasuk Kepala Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang pada Hari Rabu memperingatkan, penangguhan dana akan menimbulkan "konsekuensi bencana" bagi masyarakat Gaza.