Bagikan:

JAKARTA - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada Hari Kamis mendesak Israel mencabut keputusannya melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), dengan menyebutnya tidak masuk akal.

"Melarang UNRWA – dan melabelinya sebagai teroris, padahal bukan – sama saja dengan menargetkan stabilitas regional dan martabat manusia semua yang mendapatkan manfaat dari pekerjaan badan PBB tersebut", katanya di platform media sosial X, melansir Reuters 26 Juli.

"Kami bergabung dengan banyak mitra dalam mendesak pemerintah Israel untuk menghentikan omong kosong ini," lanjutnya.

Pada Hari Senin, Parlemen Israel menyetujui RUU yang menyatakan UNRWA, organisasi bantuan utama PBB untuk Palestina, sebagai organisasi teroris dan mengusulkan untuk memutuskan hubungan.

"Ini adalah upaya lain dalam kampanye yang lebih luas untuk membubarkan badan tersebut," kata juru bicara UNRWA Juliette Touma sebelumnya tentang RUU tersebut.

"Langkah-langkah seperti itu tidak pernah terdengar dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa," kritiknya.

Sementara, Indonesia menentang keras upaya sistemik untuk membubarkan UNRWA, menegaskan dukungan penuh terhadap badan tersebut.

"Indonesia mengutuk keras pengesahan awal tiga rancangan undang-undang oleh parlemen Israel yang menetapkan UNRWA sebagai organisasi teroris dan berupaya mengakhiri aktivitas UNRWA di Palestina," cuit Kementerian Luar Negeri RI di media sosial X

"Upaya sistemik Israel untuk membubarkan UNRWA tidak dapat diterima dan akan menghilangkan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan dipulangkan ke rumah mereka," kata Kemlu RI.

"Indonesia menegaskan dukungan penuhnya terhadap UNRWA dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk berdiri teguh dalam membela misi kemanusiaan UNRWA dalam memberikan bantuan bagi kelangsungan hidup jutaan warga Palestina," seru pernyataan itu.

Diketahui, UNRWA telah lama memiliki hubungan yang tegang dengan Israel. Itu memburuk tajam sejak dimulainya perang di Gaza dan Israel telah berulang kali menyerukan agar UNRWA dibubarkan.

"UNRWA harus terus melaksanakan mandatnya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB terkait," tegas Kemlu RI.