JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) adalah program pemerintah, sehingga dipastikan tidak ada dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Ia juga menepis isu soal bantuan beras Bulog yang didapati stiker Gibran Rakabuming Raka.
“Kalau bansos semuanya dari pemerintah, tidak ada program dari salah satu paslon pun yang menggunakan bansos pemerintah, dipastkan itu tidak ada,” ujar Airlangga saat ditanyai wartawan pada Kamis 25 Januari, di Bekasi Jawa Barat.
Saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Selasa pekan lalu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bansos harus dilanjutkan. Ia pun meminta jajarannya untuk memantau proses penerimaan bansos agar tepat sasaran.
Komitmen pemerintah untuk melanjutkan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Indonesia pada awal 2024 ini terbukti dalam buku himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos direncanakan sebesar Rp 79,19 triliun.
Kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Sejak Maret 2023 ada sebanyak 1,12 persen masyarakat miskin ekstrem dari total penduduk.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Paus Kripto Pindahkan 196 Juta Koin XRP Senilai Rp1,4 Triliun ke Dompat Kripto Anonim
26 Januari 2024, 00:05
Besaran anggaran itu naik dari perkiraan atau outlook anggaran Kementerian Sosial pada 2023 yang sebesar Rp 77,33 triliun. Mayoritas untuk 2024 diarahkan untuk program perlindungan sosial.
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) mengkritik dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) pemerintah.
Tag Terpopuler
#iduladha #palestina #judi online #jemaah haji indonesia #piala eropa 2024Populer
