Mahfud MD Ingatkan Kementerian/Lembaga Tak Lakukan Penyimpangan Anggaran untuk Kepentingan Politik

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan kementerian dan lembaga harus menggunakan anggaran sesuai perencanaan. Jangan sampai uang yang ada justru digunakan untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Mahfud dalam Entery Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I di Gedung BPK RI, Jakarta, Kamis, 18 Januari.

Kegiatani ini diikuti oleh sejumlah lembaga seperti BPK, BMKG, SAR Nasional, BNN, Bakamla, BSSN, BNPT, Komnas HAM, hingga Wantannas.

“Saya berpesan agar masing-masing kementerian lembaga tetap benar-benar mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaannya,” kata Mahfud dalam sambutannya.

“Jangan sampai terjadi penyimpangan anggaran untuk kepentingan politik, memperjuangkan calon-calon pimpinan nasional maupun calon-calon anggota legislatif,” sambungnya.

Mahfud juga berpesan kementerian dan lembaga arus bertugas seperti biasanya. Birokrasi tak boleh terganggu hanya karena proses politik yang terjadi.

“Masalah politik itu masalah keharusan, ada jadwal konstitusionalnya, dan harus dilewati. Jangan sampai setiap ada kontestasi politik lalu birokrasi menjadi terganggu,” tegasnya.

Selain itu, Mahfud minta menteri maupun kepala lembaga juga menjaga netralitas pegawainya. “Agar terus bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang ditentukan oleh undang-undang,” pungkas eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.